NgawiPendidikan

Sistem Zonasi pada PPDB SMP, Misi Pemerataan Dipertanyakan

NGAWI – Tercapainya tujuan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP tahun ini patut dipertanyakan. Pasalnya, luasan zona tidak hanya ditentukan berdasar letak geografis. Pagu yang tersedia di masing-masing sekolah juga menjadi pertimbangan.

Sekolah dengan pagu tinggi diperkenankan menerima calon peserta didik lintaskecamatan. ‘’Menurut saya sama saja. Tidak ada bedanya pakai zonasi atau tidak,’’ kata salah seorang kepala SMPN di kawasan pinggiran Ngawi yang enggan namanya dikorankan Rabu (8/5).

Dia mengungkapkan bahwa sistem zonasi pada PPDB SMP 2019 tidak diterapkan 100 persen. Sebab, terdapat ketentuan yang memungkinkan calon peserta didik mendaftar lintaszona. Dengan begitu, tujuan zonasi PPDB sebagai sarana pemerataan kualitas pendidikan sulit terpenuhi.

‘’Kalau memang untuk pemerataan kulitas pendidikan, mestinya zonasi itu benar-benar diterapkan 100 persen. Anak-anak yang tinggal di suatu daerah ya sekolahnya di daerah itu juga,’’ paparnya kepada Radar Ngawi.

Terdapat sejumlah ketentuan dalam aturan main zonasi PPDB SMP tahun ini. Salah satunya adalah calon peserta didik baru diperkenankan mendaftar lintaszona selama pagu di sekolah tujuan belum terpenuhi. Sementara, sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit bisa dipastikan memiliki daya tampung siswa lebih banyak ketimbang sekolah pinggiran. ‘’Yang awalnya sedikit ya tetap sedikit muridnya,’’ ujarnya.

Menurut kepala sekolah itu, aturan main seperti tersebut sudah disepakati MKKS. Kendati merasa keberatan, dia tidak bisa berbuat banyak dan cuma bisa berharap kebijakan itu memberi dampak positif bagi dunia pendidikan Ngawi. ‘’Mau bagaimana lagi, wong sudah disepakati. Mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya,’’ ungkapnya.

Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi Muh. Luluk Sodiki mengamini ketentuan PPDB yang seperti itu. Menurutnya, ketentuan tersebut berdasarkan usulan para kepala sekolah melalui MKKS. ‘’Pihak sekolah sudah mengusulkan daerahnya masing-masing dan penentuannya berdasarkan cerminan PPDB tahun lalu. Itu sudah deal dimusyawarahkan MKKS,’’ tegasnya.

Luluk membenarkan bahwa beberapa sekolah dengan pagu tinggi memiliki cakupan zona lebih luas. Untuk PPDB tahun ini, terdapat delapan SMPN yang membuka sembilan rombongan belajar (rombel) atau berdaya tampung hingga 288 murid.

Dia mengatakan, PPDB tahun ini mengutamakan jarak antara rumah pelajar dengan sekolah. Namun, itu menjadi masalah tersendiri saat terdapat lebih dari satu sekolah di satu kelurahan/desa. ‘’Seperti SMPN 1 Ngawi dan SMPN 2 Ngawi itu,’’ sebutnya.

Dua SMPN favorit tersebut sama-sama membuka sembilan rombel dalam PPDB tahun ini. Pun, keduanya diperbolehkan menerima calon peserta didik baru dari luar Kecamatan Ngawi. Namun, belum ada ketentuan secara pasti wilayah mana saja yang boleh mendaftar di sekolah tersebut.

Luluk sekadar menyebut batas-batas terjauhnya. ‘’Paling barat Desa Ngale (Kecamatan Paron), utara Selopuro (Kecamatan Pitu), timur Padas (Kecamatan Padas), dan selatan Klitik (Kecamatan Geneng),’’ papar Luluk.

Diperbolehkannya PPDB lintaszona tersebut bukan tanpa syarat. Luluk mengatakan, calon peserta didik dari luar kecamatan akan mendapatkan perlakuan khusus. Yakni, dengan diterapkannya pengurangan nilai hasil USBN lulusan SD sebesar lima persen.

Ketentuan tersebut, lanjut dia, untuk menekankan bahwa yang diutamakan dalam PPDB kali ini adalah jarak antara sekolah dan tempat tinggal calon siswa. ‘’Bagi pendaftar luar kecamatan, total nilai USBN-nya akan dikurangi lima persen,’’ tekannya.

Ditanya tercapai tidaknya tujuan zonasi yakni untuk pemerataan kualitas pendidikan, Luluk enggan memastikannya. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya sekadar menjalankan mandat zonasi PPDB dari kementerian. ‘’Ketentuan seperti ini bukannya tidak mungkin membutuhkan proses untuk sampai di tujuannya. Bertahap, dari waktu ke waktu, dan evaluasi,’’ pungkas Luluk. (den/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close