Sistem PPDB Kembali ke Aturan Lama, Bagaimana Peta Persaingannya?

485

MADIUN – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK berubah. Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim kembali menerapkan sistem PPDB lama. Yakni, seleksi hanya berdasarkan nilai ujian nasional (UN).

Calon siswa baru bisa memasukkan dua pilihan sekolah di dalam zona. Khusus Kota Madiun, seluruh SMA tergabung dalam satu zonasi. Hal itu diberlakukan karena pertimbangan jarak antara satu sekolah dengan yang lainnya berdekatan. ’’Ya, soalnya hanya ada tiga kecamatan saja. Makanya dibuat satu zonasi,’’ kata Kepala Cabang Dispendik Jatim wilayah Madiun, Supardi Kamis (9/5).

Kendati demikian, dia menegaskan secara umum sistem PPDB masih menggunakan skema PPDB tahun ajaran 2018/2019. Namun, dalam mekanisme pelaksanaannya dispendik juga merujuk Permendikbud 51/2018 tentang kuota peserta didik baru. Yakni 5 persen jalur prestasi, 5 persen mutasi (perpindahan) orang tua, dan 20 persen warga miskin. ’’Sisanya, 70 persen, akan diperebutkan para calon siswa baru melalui online. Kalau yang 30 persen itu bisa dilakukan offline. Langsung daftar ke sekolah,’’ tegasnya.

Dispendik Jatim mempersilakan peserta didik baru bersaing menggunakan nilai ujian nasional. Nilai UN tertinggi jadi acuan penerimaan siswa baru. Apabila ada nilai yang sama, maka dilakukan perankingan berdasarkan bidang studi. Seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. ‘’Persaingannya tetap mengacu pada nilai UN,’’ kata Supardi.

Hanya, ada sebagian warga yang masih bingung dengan nilai UN yang menjadi penentu diterimanya siswa selain sistem zonasi. Dalam Permendikbud 51/2018 tentang PPDB, belum dijabarkan secara detail tentang nilai UN tersebut.

Karena itu, kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan Kemendikbud membuat surat edaran terkait PPDB. Dalam poin ke-7 surat edaran dua kementerian tersebut ditegaskan bahwa nilai UN tidak boleh dijadikan syarat penilaian PPDB.

Supardi melihat ketentuan zonasi yang dibuat pemerintah pusat mendapat respons beragam dari wali murid. Ada yang pro, ada juga yang tidak sepakat. Ada pula yang pro-zonasi, tetapi masih menoleransi keinginan pemprov yang menjadikan nilai UN sebagai persyaratan PPDB. ’’Ya, ini semata-mata demi program pemerataan pendidikan. Begitu juga secara kualitas antara sekolah satu dengan lainnya itu merata,’’ jelasnya.

Menurut dia, sistem zonasi yang diatur pemerintah pusat, memang sangat baik. Efeknya, siswa putus sekolah bakal berkurang. Wali murid juga tidak mengeluarkan uang lebih untuk biaya transpor dan uang saku anaknya. Selain itu, pemantauan oleh orang tua bakal lebih mudah.

Sementara, lanjut dia, jika tidak ada zonasi, distribusi siswa tidak akan merata. ’’Siswa pintar berkumpul di sekolah favorit. Siswa yang kurang pintar berada di sekolah berbeda,’’ terang Supardi.

Lantas bagaimana dengan siswa luar daerah yang ingin masuk ke Kota Madiun? Supardi mengatakan petunjuk teknis (juknis) terkait hal tersebut belum diatur. Namun, apabila mengacu pada PPDB tahun lalu kuota yang diberikan untuk siswa dari luar kota hanya sekitar satu persen. ‘’Kalau orang luar daerah sekolah di Kota Madiun misalnya, tentunya cost yang dikeluarkan bakal lebih besar,’’ ungkapnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here