Sikapi Gugatan Mahardika-Arief, Ma-Da Tetap Tenang

149

MADIUN – Gugatan pasangan calon (paslon) Pilwakot Madiun 2018 Harryadin Mahardika-Arief Rahman bisa jadi mengancam kemenangan Maidi-Inda Raya (Ma-Da). Pasalnya, yang digugat paslon nomor urut dua itu hasil penghitungan KPU. Mereka menilai terdapat sejumlah kejanggalan. Namun, kubu Ma-Da tetap tenang. ‘’Menggugat itu hak yang diatur undang-undang, jadi ikuti saja prosesnya,’’ ujar Widodo Ponco Putro, ketua Tim Pemenangan MaDa, Selasa (10/7).

Gugatan Mahardika-Arief dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat lalu (6/7) melalui konsultan hukum mereka Hambakung Novi & Co. Mereka menggugat Keputusan KPU nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VOII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilwakot. Dalam petitum gugatan, Mahardika-Arief menginginkan pembatalan SK KPU tersebut. Mereka juga meminta termohon (KPU) melaksanakan pemungutan suara ulang di 310 TPS.

Widodo awalnya tak yakin paslon perseorangan itu bakal menggugat. Pasalnya, mengacu UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, paslon Mahardika-Arief terbentur aturan main selisih suara. Di daerah dengan jumlah penduduk di bawah 250 ribu jiwa, gugatan bisa dilayangkan ketika terdapat selisih perolehan suara maksimal dua persen. ‘’Persoalannya, selisih suara MaDa dan Mahardika-Arief lebih dari itu. Tapi bagaimanapun, yang berhak memutus MK,’’ kata dia.

Terhadap substansi gugatan yang mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) ganda, Widodo berseberangan pendapat. Kata dia, DPT yang sudah ditetapkan KPU valid. Proses penetapan dari daftar pemilih sementara (DPS) menjadi DPT juga sesuai prosedur. Widodo merasa yakin lantaran pihaknya mengawal langsung proses tersebut. ‘’Mulai dari tahapan coklit (pencocokan dan penelitian, Red) sampai DPS lalu ke DPT,’’ klaimnya.

Selama timnya mengawal proses penyusunan DPT, pihaknya mendapati banyak temuan di lapangan. Mulai nama-nama pemilih yang sudah meninggal, atau sebaliknya, penduduk yang belum masuk dalam DPS. Mereka lantas merekomendasikan kepada KPU berdasar temuan-temuan itu. ‘’Kami kroscek door-to-door. Saat DPS paslon diberi hak untuk cek, saat itu memang banyak yang ganda. Itu sudah kami rekomendasikan kepada KPU jauh sebelum pleno DPT,’’ tegasnya. (naz/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here