Sidak, Temukan 28 PNS Perempuan Berseragam Dinas Tak Sesuai Aturan

198

MEJAYAN – Nihil ASN membolos pada hari pertama kerja 2019 kemarin (2/1). Tim sidak pun mencari pelanggaran disiplin pakaian seragam dinas (PSD). Tim yang dipimpin Sekdakab Tontro Pahlawanto menemukan 28 pegawai perempuan berpakaian tidak sesuai Perbup 20/2016 tentang Pakaian Dinas ASN Pemkab Madiun dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Jilbab yang dikenakan tidak sesuai ketentuan,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Madiun Endang Setyowati.

Pelanggar terbanyak dari dikbud dengan 18 pegawai. Disusul Kecamatan Madiun sembilan orang dan satu orang di Puskesmas Tiron. Sesuai Perbup 20/2016, pakaian dinas yang dikenakan setiap Rabu adalah setelan bawahan hitam dan atasan putih. Khusus perempuan, bawahan harus rok, tidak boleh celana. Sedangkan yang berjilbab wajib berwarna hitam. ‘’Temuan kami banyak yang tidak sesuai aturan itu,’’ ujarnya.

Di dikbud, Sri Diana Dewi Kusumaningrum, salah seorang anggota tim sidak, langsung meminta belasan pegawai perempuan berbaris di teras. Perempuan yang menjabat kabid mutasi BKD itu menyampaikan bahwa jilbab yang dikenakan kemarin keliru. Setelan untuk menutup kepala bagi muslimah itu harus berwarna hitam polos. Tidak boleh ada motif yang menyertainya. Pun tidak diperkenankan mengenakan jilbab warna lainnya.

Endang menyebut sudah ada surat edaran (SE) terkait penggunaan PSD ke seluruh OPD. Ketentuan tersebut sebagai bentuk penyeragaman seluruh abdi negara di Kabupaten Madiun. Pakaian yang dikenakan tidak boleh berlebihan. Namun, praktiknya peraturan tersebut sering tidak dipatuhi. Pihaknya kerap menemukan pelanggar pakaian dinas dan mengingatkan. ‘’Kecenderungannya mereka ingin tampil beda,’’ tuturnya.

Menurut dia, upaya konkret memberi efek jera harus datang dari pimpinan OPD masing-masing pelanggar. Sebab, secara umum sanksi yang diberikan adalah sebatas teguran. Bila atasannya selalu mengingatkan, timbul perasaan malu dan niatan dari ASN untuk berbenah diri. ‘’Kami beri penekanan ke kepala dinas untuk mengontrol anak buahnya. Hal seperti ini tidak perlu dibebankan ke BKD,’’ tegasnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here