Sidak, Disnaker Semprit 9 TKA

127

MADIUN – Inspeksi mendadak (sidak) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun menemukan sembilan tenaga kerja asing (TKA) di empat perusahaan dan lembaga. Perinciannya, enam TKA berasal dari China. Berikutnya, dua TKA dari Jepang, dan satu lainnya dari Jerman. Problemnya, masing-masing perusahaan dan lembaga itu tidak melakukan pelaporan legalitas.

Data yang diperoleh dari Disnaker Kota Madiun, sembilan TKA itu bekerja di sejumlah bidang dan jabatan. Di antaranya menjadi quality control advisor, resource & development advisor, vice president, guru bahasa (penerjemah), direktur marketing, dan direktur utama. ‘’Dari sembilan TKA tersebut, ada dua yang sudah habis masa dan melakukan pelaporan ulang ke kami,’’ kata Kasi Penempatan Kerja Disnaker Kota Madiun Damianus Windu Isrianto kemarin(20/3).

Bahkan, kata Wisnu, dari sembilan TKA yang berhasil didata oleh disnaker, semuanya tidak ada yang melakukan pelaporan legalitas TKA. Jika disnaker tidak melakukan sidak, tidak akan diketahui rekapitulasi legalitasnya. Dia meminta agar perusahaan dan lembaga yang menggunakan TKA diharap melakukan pelaporan terkait legalitas TKA selama bekerja di Kota Madiun. ’’Jadi, kami bisa melakukan monitoring dan pembinaan terhadap TKA,’’ ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Kota Madiun Varda Yuniarti mengungkapkan, pihaknya akan selalu melakukan inspeksi mendadak kepada perusahaan yang ada di Kota Madiun. Menurutnya, masih banyak perusahaan yang enggan melaporkan legalitas TKA. ’’Sampai sejauh ini, masih ada salah satu perusahaan teknisi handphone yang kurang kooperatif tentang legalitas TKA, selalu alasan ketika kami lakukan monitoring,’’ tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tercatat 19 jenis jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA. ’’Dari temuan data TKA tersebut, ditemukan satu jabatan resource & development advisor, tapi ini masih kami lakukan monitoring di perusahaannya,’’ ungkap Varda.

Pihaknya berharap semua perusahaan yang menggunakan TKA untuk selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku di Kemenakertrans. ‘’Jelas sesuai aturan, perusahaan harus wajib melaporkan legalitas TKA kepada kami (disnaker, Red) walaupun sudah melakukan pelaporan melalui e-TKA secara online,’’ terangnya.

Varda mengakui, pihaknya mengaku kesulitan untuk mengakses TKA online dari Kemenakertrans. Kendalanya SDM kurang. ’’Jadi, kami kesulitan di bidang IT untuk mengakses data TKA yang masuk, selain melakukan sidak seperti ini,’’ pungkasnya. (mgd/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here