MadiunPendidikan

Siasati Aturan PPDB, Warga Ramai-Ramai Minta Surat Keterangan Domisili

MADIUN – Beragam cara dipakai untuk mendaftar ke sekolah favorit dengan mensiasati aturan PPDB. Penelusuran Radar Madiun, banyak praktik mengubah alamat kartu keluarga (KK). Temuan lainnya mengajukan surat keterangan domisili.

Radar Madiun sengaja mendatangi kantor kelurahan Mojorejo Rabu (26/6). Selama masa-masa pendaftaran PPDB kantor kelurahan yang beralamatkan di Jalan Setia Budi ini terpaksa menolak puluhan berkas pengajuan pindah KK lantaran tidak memenuhi syarat. ’’Banyak tapi masih di bawah 50-an berkas,’’ kata Lurah Mojorejo Basuki Rabu (26/6).

Basuki tetap mematuhi peraturan wali kota Madiun nomor 20 tahun 2019 tentang Pelaksanaan PPDB SD SMP negeri tahun ajaran 2019/2010. Bahwa penduduk Kota Madiun selain memiliki KK dan e-KTP Kota Madiun adalah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot.  Lalu TNI, POLRI, ASN di Kota Madiun yang telah bekerja minimal satu tahun. Maupun pegawai BUMN, BUMD yang sudah bekerja minimal 1 tahun.  ’’Atau KK luar kota Madiun tapi anaknya lulusan TK/RA, SD/MI di Kota Madiun. Kalau nggak itu semua ya kami tolak daripada nanti bermasalah,’’ jelasnya.

Di wilayah kerjanya, Kelurahan Mojorejo telah melayani dua warganya yang berstatus TNI AD dan seorang anggota babinkamtibnas. Ketika mengajukan surat keterangan domisili keduanya melampirkan data lengkap. Termasuk surat keputusan (skep) yang menerangkan telah berdinas di Madiun lebih dari satu tahun. ’’Sementara ini baru dua itu,’’ paparnya.

Kasus yang ditemui di wilayah kerjanya adalah ada warga yang baru saja mengurus perpindahan KK dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) Kota Madiun. Kemudian, di waktu yang sama mendatangi kantor kelurahan. Ketika dicek, KK baru dibuat belasan menit yang lalu. ‘’Berarti kan belum ada satu tahun, ya tentu kami menolaknya dengan menyampaikan aturannya agar tidak menyinggung hati masyarakat,’’ jelasnya.

Bukan hanya itu, warga yang bersangkutan berniat mendaftar salah satu sekolah favorit di wilayah Mojorejo. Mengaku KK luar Kota Madiun. Namun, si anak telah lama tinggal dengan neneknya di wilayah Mojorejo lebih dari satu tahun, ketika ditanya petugas, si anak bersekolah di luar Kota Madiun.  ‘’Kami minta berkas sertifikat atau berkas yang menerangkan anak tersebut sekolah lulusan TK/RA Kota Madiun, sampai sekarang belum kembali lagi kesini membawa  berkas itu,’’ bebernya.

’’Kalau kelurahan Mojorejo tengah kota sedikit (pengajuan), beda dengan kelurahan yang berada di pinggiran berbatasan dengan kabupaten,’’ ungkapnya.

Di lain pihak, sekretaris Dewan Pendidikan Eddie Sanyoto membenarkan adanya permintaan surat keterangan domisili di sejumlah kantor kelurahan Kota Madiun. Pasalnya, Rabu kemarin (26/6) sedikitnya ada puluhan orang tua mengadu ke Dewan Pendidikan. Merasa dirugikan dengan adanya surat keterangan domisli yang direkayasa.  ’’Masyarakat menyebutnya surat keterangan itu direkayasa. Dirugikan, karena posisi anaknya tergeser sampai di kesempatan pilihan kedua tetap tergeser,’’ jelasnya.

Karena itu, kepada puluhan orangtua itu Edie berencana mendatangi Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun agar permasalahan tersebut ditindaklanjuti. Menurut keterangan warga, merekayasa surat keterangan domisili terjadi akibat tidak sesuai dengan KK warga. (dil/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close