Setahun, Pajak 71 Toko Modern Hanya Rp 38 Juta

168

MADIUN – Apa untungnya membuka pintu investasi toko modern? Di Kabupaten Madiun, sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) dari 71 toko waralaba itu hanya berkisar Rp 38 juta. ‘’Daerah hanya memungut dari reklame yang terpasang,’’ kata Kabid Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat kemarin (5/3).

Menilik target seluruh pajak reklame tahun ini sebesar Rp 450 juta, maka setoran dari seluruh toko modern persentasenya hanya 8,4 persen. Tak jauh meningkat dari setoran pajak reklame tahun lalu. Dari 46 toko modern menyumbang Rp 24,8 juta. Penambahan 11 toko modern hingga awal bulan ini sumbangsih konkretnya Rp 5,9 juta. ‘’Besaran pajak reklame antara satu toko dengan lainnya berbeda. Bergantung ukuran dan jenis papan serta strategis tidaknya lokasi bangunan,’’ ujarnya.

Indeks ketentuan dan penghitungannya disesuaikan rumus Perbup 10/2011 turunan Perda 12/2010 tentang Pajak Daerah. Bila dipukul rata, setiap minimarket hanya membayar Rp 540 ribu per tahun. ‘’Kalau PPN (pajak pertambahan nilai, Red) dan PPh (pajak penghasilan, Red) masuk pendapatan pemerintah pusat,’’ terangnya.

Ari menjelaskan, pemungutan pajak papan identitas itu tidak dilakukan di akhir tahun. Melainkan sesuai masa pajaknya berakhir terhitung toko itu memasang reklame. Karenanya, pendapatan yang masuk di setiap akhir tahun tidak akan bisa penuh sesuai jumlah 71 toko modern. Juga, ada proses perpanjangan ketika kontrak pemasangannya berakhir. Bapenda segera melacak sisa toko modern yang belum dan sudah masuk jatuh tempo pembayaran pajak. ‘’Semuanya pasti terpungut. Sejauh ini belum ada tunggakan pajak,’’ tegasnya kepada Radar Mejayan.

Bapenda enggan mempermasalahkan nominal pajak toko modern yang tidak sampai Rp 50 juta setahunnya itu. Meski minim, berapa pun nilainya bisa menambah pundi-pundi PAD. Organisasi perangkat daerah (OPD) juga tidak ingin mengaitkan persoalan pendapatan dengan regulasi anyar milik dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM). Yakni, perubahan Perda 4/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta peraturan turunannya kelak. ‘’Kami menyesuaikan aturannya,’’ ucap Ari.

Bagaimana dengan lima toko modern maladministrasi? Ari menyebut kelimanya belum ditarik pajak reklame. Selain belum masuk objek pajak, juga belum terpantau karena baru beroperasi akhir tahun lalu. Bukan karena tersandung pengurusan dokumen perizinannya. Di mata bapenda, toko modern masuk dalam potensi tambahan. ‘’Secara prinsip, kami bisa langsung memungut pajak karena sudah beroperasi tanpa memandang sudah berizin atau belum,’’ tekannya.

Secepatnya pula, bapenda bakal berkoordinasi dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Untuk pendataan ulang, khususnya mencari tahu kapan reklame terpasang sebagai dasar masa pajak. Kendati saat ini tak bisa dipungut lagi lantaran dilarang beroperasi. ‘’Kami tunggu perkembangannya,’’ tandasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here