Sering Telat Bayar Pajak, Operasional 23 Usaha Tambang Dievaluasi

62

MAGETAN – Proses pembenahan aktivitas pertambangan di Magetan terus dilakukan. Terutama setelah kewenangan pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Evaluasi pun dilakukan oleh lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPKAD, dinas perhubungan dan Satpol PP.

Kepala DLH Magetan Saif Muchlisun menyebutkan ada sekitar 23 lokasi pertambangan yang beroperasi. Mayoritas sudah mengantongi IUP. Selain itu, aktivitas penambangan tidak dilakukan di bantaran sungai.

Namun demikian, pokok permasalahan muncul pada tata cara penambangan. Selain itu, kewajiban penghijauan (reklamasi) tidak dilakukan serta sering telatnya pembayaran pajak. ‘’Hasilnya bisa kita lihat memang banyak yang menyalahi prosedur,’’ kata mantan kabag humas dan protokol itu.

Fakta cukup mencengangkan tersebut didapati setelah DLH, dishub, beserta satpol pp melakukan peninjauan lapangan pekan lalu. Dari situ diketahui banyak aktivitas penambangan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). ‘’Evaluasi ini bertujuan untuk penertiban sesuai dengan apa yang sudah menjadi dasar ketentuan kita,’’ terang Muchlis.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemda diberi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap izin pertambangan.

Selanjutnya, hasil evalusi tersebut diserahkan ke bupati untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan oleh Dinas ESDM Jatim menjatuhkan sanksi. Dengan begitu, dia berharap sanksi yang diberikan bisa menjadi pembelajaran serta menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha pertambangan di Magetan. ‘’Selama ini negara sudah banyak dirugikan dengan adanya kasus yang kita temui saat ini,’’ ungkap Muchlis. (mgc/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here