Madiun

Serikat Pekerja Tuntut Berlakukan Upah Minimum Sektoral

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Tingkat kesejahteraan pekerja dipertaruhkan tahun depan. Setidaknya, pemerintah pusat berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini dipandang membelenggu oleh kalangan pekerja.

‘’PP dilakukan perubahan lima tahun sekali. Kebetulan waktunya pada 2020,’’ kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Madiun Sumadi Kamis (7/11).

Sumadi menyatakan, pihaknya telah menolak regulasi yang diteken Presiden Joko Widodo itu sejak disahkan. Sebab, penentuan besaran upah setiap tahunnya menggunakan formulasi. Penghitungannya berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga besaran UMK masing-masing daerah sudah bisa diterka. ‘’Kalau ada PP tidak bisa berkutik,’’ ujarnya.

SPSI hampir selalu mengajukan usulan amandemen PP ke pemerintah pusat setiap tahunnya. Tuntutannya antara lain mencabut formulasi pengupahan dan memberlakukan upah minimum sektoral. Penentuan besaran UMK harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. ‘’Kami minta untuk diterapkan,’’ ucap Sumadi.

Di sisi lain, Sumadi menilai selama ini masih ada disparitas upah sangat jauh antara wilayah ring 1 sampai 3. Selisihnya mencapai Rp 2,3 juta. Dia mencontohkan proyeksi UMK 2020 Kabupaten Madiun Rp 1,9 juta dengan Surabaya Rp 4,2 juta. Padahal, KHL antara dua daerah itu tidak terpaut jauh.

Yang membedakan hanya pada biaya tempat tinggal kos dan biaya transportasi angkutan umum. Sedangkan harga kebutuhan pokok sama. ‘’Kalaupun berbeda sangat tipis,’’ tuturnya seraya menyebut dewan pengupahan bakal disurati agar mendesak gubernur Jatim membuat diskresi pengupahan.

Sumadi berharap ada pengawasan ketat dari dinas tenaga kerja (disnaker) terhadap pemberlakuan UMK. Pihaknya menengarai masih banyak pekerja yang diupah di bawah patokan yang ditentukan. Pelaku usaha, baik yang berskala besar maupun kecil, harus menggaji karyawan sesuai UMK. Di sisi lain, perusahaan diharapkan memberikan upah sesuai skala dan jenjang kerjanya. ‘’Disesuaikan masa kerja dan tanggung jawab,’’ pintanya. (cor/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close