Seperti Kentut, Politik Uang Jadi Musuh Bersama

57

MADIUN – Kasus money politics dalam pemilu selalu sulit dibuktikan. Bahkan (maaf) seperti bau kentut. Berbau tapi tidak terlihat. Itu pula yang terjadi dalam pengusutan dugaan kasus bagi-bagi uang. Sangat susah pembuktiannya.

Seperti saat Bawaslu Kota Madiun menangani kasus dugaan politik uang  oleh calon legislatif (caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan, Sadarestuwati. Bulan lalu kasus tersebut di-pending karena Bawaslu tak punya cukup bukti otentik.

Kasus yang sempat masuk register pelanggaran Bawaslu itu dihentikan sementara berdasar rapat bersama sentra gakkumdu. Dalam rapat tersebut, Bawaslu dan gakkumdu sepakat bahwa dugaan politik uang yang dilakukan caleg DPR RI itu tidak memiliki bukti formil dan materiil yang kuat.

Supaya kasus serupa tak terulang kembali, kemarin (25/3) Bawaslu Kota Madiun membekali para pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Mereka didorong untuk mempunyai keberanian mencegah dan melaporkan apabila mendapati adanya praktik politik uang di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. ’’Tolak (pemberian) uangnya. Kalau memang tetap diterima, tolong bantu kami dengan melaporkan kasus itu ke Bawaslu,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko.

Diakui Kokok, potensi terjadinya praktik politik uang atau memberikan imbalan sesuatu kepada pemilih sangat masif. Bahkan, berdasar hasil survei yang dilakukan Bawaslu Kota Madiun sendiri, tercatat dari 159 responden, sebanyak 34 orang di antaranya pernah menerima imbalan politik. ‘’Pelapor money politics tetap akan kami lindungi (identitasnya, Red),’’ ujar mantan komisioner KPU Kota Madiun tersebut.

Dari hasil jajak pendapat itu juga diketahui bahwa aktor pemberi uang kepada pemilih dilakukan oleh tim sukses caleg. Dalam kasus ini, Bawaslu belum tentu bisa menjerat orang yang bersangkutan apabila mereka tidak terdaftar di KPU. Karena itu, pihaknya mendorong para pengawas TPS ini bisa mereduksi atau mencegah terjadinya kasus money politics. ’’Tentunya didukung dengan laporan yang komprehensif,’’ ujar Kokok.

Seperti diketahui, dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Madiun tersebut, mayoritas masyarakat masih takut melaporkan temuan kasus money politics ke petugas. Alasannya, karena mereka khawatir diintimidasi. Meskipun, Bawaslu bakal menjamin perlindungan bagi pelapor. ‘’Yang penting harus memenuhi unsur formil dan materiil. Kalaupun tidak, kami akan kesulitan untuk menindaklanjuti,’’ tuturnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here