Separo Dana Cukai untuk Biayai JKN

58

MADIUN – Masalah jaminan kesehatan kepada masyarakat bisa sedikit teratasi tahun ini. Pemkot berencana menggunakan sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun sebelumnya sekitar Rp 4 miliar untuk penunjang jaminan kesehatan nasional (JKN). ’’Hasil dari rapat evaluasi tadi rencananya memang akan digunakan untuk dinas kesehatan (dinkes) dan RSUD Kota Madiun,’’ Kepala Sub Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun, Etty Juliastuti kemarin (24/3).

Menurut dia, penggunaan dana cukai untuk jaminan sosial kesehatan masyarakat itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.222/PMK.07/2017. Di mana dalam aturan tersebut memang mewajibkan penggunaan anggaran DBHCHT minimal 50 persen dari pagu yang diterima masing-masing daerah diprioritaskan untuk mendukung program JKN. ‘’Kalau itu belum terpenuhi, organisasi perangkat daerah (OPD) lain belum bisa menganggarkan,’’ ujar Etty kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Sementara pada 2019, pemkot mendapatkan jatah transfer dana cukai dari pemerintah pusat sebesar Rp 14,7 miliar. Selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh lima organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain, dinkes dan KB, dinas tenaga kerja, diskominfo, dinas perdagangan, serta bagian administrasi perekonomian dan kesra.

Sekda Kota Madiun Rusdiyanto mengatakan, dari dana cukai yang diterima oleh pemkot itu memang mayoritas difokuskan untuk menunjang jaminan kesehatan masyarakat. Termasuk, sisa dana cukai pada tahun sebelumnya sekitar Rp 4 miliar. ’’Hanya kami berharap sisa dana cukai itu bisa didayagunakan pada 2019,’’ terangnya.

Untuk itu, lanjut dia, sisa dana cukai tersebut nantinya bakal di plotinng ke dinkes. Dengan harapan, dana itu bisa digunakan untuk menunjang jaminan kesehatan. ’’Makanya kami tambahkan kesitu. Karena peluangnya memang cukup besar untuk menambahkan alokasi anggaran yang ada,’’ terang Rusdiyanto.

Kendati demikian, sisa dana cukai itu tidak teranggarkan dalam APBD 2019. Pemkot baru bisa memanfaatkan dana itu nanti saat perubahan anggaran keuangan (PAK). Namun, Rusdiyanto mengaku pihaknya bakal mencoba menempuh cara lain seiring mepetnya waktu pelaksanaan anggaran. ’’Kalau menunggu PAK kan waktunya terbatas, mungkin bisa kita lakukan mendahului PAK,’’ jelas mantan kepala BPKAD itu.

Rusdiyanto tak menampik masih adanya sisa dana cukai setiap tahunnya itu lebih disebabkan karena peraturan yang ada dianggap membelenggu OPD pengguna anggaran. Seharusnya, menurut dia, penggunaan dana cukai lebih mudah dengan skema spesifik grand. ’’Kami memang paham kalau ada rambu-rambu (aturan) yang mesti diikuti. Tapi, kalau bisa rambunya jangan terlalu detail. Misalnya, kalau nggak untuk ini, (dana cukai) nggak bisa digunakan,’’ ungkapnya.

Kondisi itulah yang kemudian dinilai pihaknya menyulitkan untuk penggunaan dana cukai tersebut. Padahal, pemkot membutuhkan dana itu untuk keperluan lain. Misalnya untuk pengadaan sarpras dan belanja modal yang kaitannya dengan menunjang kepemilikan aset daerah. Namun, karena terbentur aturan yang terlampau detail menjadikan OPD penerima dana cukai kesulitan untuk melaksanakan program. ‘’Tapi, selama aturannya sampai saat ini masih seperti itu, ya mau nggak mau kami harus coba ikuti aturan mainnya,’’ kata Rusdiyanto. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here