Sengketa Perangkat Desa: Peluang Seleksi Ulang Tertutup

361

NGAWI – Komisi I DPRD Ngawi tancap gas menyelesaikan kisruh seleksi perangkat Desa Jatipuro, Karangjati. Kemarin (28/12) sejumlah perwakilan instansi terkait dikumpulkan untuk mengurai benang kusut rekrutmen perangkat yang juga terjadi di Desa/Kecamatan Kedunggalar dan Kandangan, Ngawi, itu.

Karena itu, komisi I sengaja mengundang camat Karangjati, Kedunggalar, dan Ngawi. Juga pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) dan bagian hukum sekretariat daerah (setda). ‘’Dari rapat tadi (kemarin, Red) sudah ada beberapa kesepakatan sebagai solusi,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Ngawi Mahfudzi.

Namun, politikus Golkar itu menyebut, kemungkinan besar solusi yang bakal diambil untuk menyelesaikan permasalahan di tiga desa itu tidak sama. Seleksi perangkat Desa Kandangan, misalnya, hasil rapat disepakati adanya ujian ulang. Keputusan itu diambil karena pihak kecamatan setempat belum memberikan rekomendasi kepada peserta terpilih untuk dilantik sehingga hasil seleksi memungkinkan dianulir. ‘’Informasi yang disampaikan camat Ngawi tadi seperti itu,’’ ungkap Mahfudzi.

Berbeda dengan polemik kasus di Desa/Kecamatan Kedunggalar. Lantaran pelantikan sudah dilakukan Rabu lalu (26/12), pihak kecamatan setempat maupun DPMD Ngawi tidak dapat menarik kembali rekomendasi yang sudah turun. ‘’Kalau mau diulang ya harus melayangkan gugatan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara, Red),’’ tuturnya.

Begitu juga permasalahan di Desa Jatipuro. Kendati perangkat desa terpilih belum dilantik, surat rekomendasi telah turun. Proses pelantikan, kata dia, bakal dilakukan Senin lusa. Pihak kecamatan beralasan pelantikan harus dilakukan maksimal tujuh hari pasca turunnya rekomendasi. ‘’Sebenarnya kami masih mau mengadakan audiensi dengan mereka, tapi percuma,’’ ucapnya.

Karena itu, Mahfudzi memastikan peluang seleksi ulang perangkat Jatipuro sudah tertutup. Sebaliknya, sebagaimana kasus Kedunggalar, penyelesaian sengketa harus melalui PTUN. ‘’Nanti kami akan lakukan pembahasan lagi dengan eksekutif mengenai aturan seleksi perangkat desa, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini,’’ janjinya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here