Semua Kelurahan Diganjar Rp 700 Juta

84

MAGETAN – Tahun ini semua kelurahan di Magetan akan bermandi rupiah. Masing-masing alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp 700 juta per tahun. ’’Dituntut lebih mandiri, bisa mengelola keuangan sendiri,’’ kata Plt Kabag Pemerintahan Benny Andrian.

Pihaknya terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada personel kelurahan tersebut. Di antaranya melibatkan badan kepegawaian daerah (BKD), inspektorat, hingga bagian pengadaan barang dan jasa. Semua dituntut paham dan mengerti dengan penganggaran kegiatan dan program tersebut. Begitu pula dengan pelaporannya. Di mana hal itu biasa dilakukan oleh pihak kecamatan. ’’Tapi, untuk rencana kerja memang masih menjadi satu dengan kecamatan. Hanya, kelurahan berhak mencairkan dananya sendiri,’’ ujarnya.

Kelurahan juga harus memilah-milah mana kegiatan yang bisa ditangani sendiri dan mana yang diserahkan kepada Pemkab Magetan. Mendasar pada Permendagri 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Pemberdayaan Masyarakat, memang terdapat banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan. Namun, jika tidak selektif, bisa tumpang tindih dengan urusan pemkab. Seperti pembangunan jalan yang bisa di-handle oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan. ’’Kegiatan disampaikan pada musrenbang untuk diverifikasi, mana yang bisa ditangani kelurahan sendiri,’’ tutur Benny.

Sebab, tidak mungkin semua kegiatan pembangunan di kelurahan bisa di-handle oleh kelurahan sendiri. Pastinya hanya pekerjaan kecil yang tidak memakan banyak biaya. Lagipula, besaran dana kelurahan yang diterima itu tidak seberapa. Hanya sekitar Rp 700 juta. Ada 28 kelurahan yang mendapatkannya. Sesuai dalam permendagri, besaran dana kelurahan itu yakni sebesar dana desa yang terkecil. Nah, dana desa yang diterima pemerintah desa paling sedikit di Kabupaten Magetan, yakni sebesar Rp 700 juta. ‘’Kami laksanakan sesuai aturan,’’ ungkapnya.

Dalam penggunaannya tak ada ketentuan berapa persen dana yang dapat digunakan untuk pembangunan sarpras atau pemberdayaan masyarakat. Penggunaannya lebih luwes dibandingkan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang diatur persentase penggunaannya. Pun, harus per termin pencairannya. Sedangkan dana kelurahan tidak, penggunaan dan pencairannnya sama dengan instansi lainnya. ‘’Lebih luwes, seharusnya kelurahan lebih mudah menggunakannya,’’ katanya.

Selain harus beradaptasi dengan dana kelurahan, permasalahan lain juga dihadapi oleh pemerintah kelurahan. Salah satunya yakni ketersediaan personel. Beberapa kelurahan mengalami defisit. Idealnya dalam satu kelurahan harus ada lima PNS. Namun, beberapa kelurahan bahkan hanya ada tiga PNS. ’’Kami sudah koordinasikan dengan BKD untuk pemenuhan. Tapi, mau bagaimana lagi kalau tidak ada pengangkatan (CPNS, Red),’’ pungkasnya. (bel/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here