Sempol Harus Hitung Ulang APBDes

222

MAGETAN – Status tersangka Kepala Desa (Kades) Sempol, Maospati, Ngadeni, dalam perkara dugaan penyimpangan keuangan merepotkan pihak pemerintah desa (pemdes) setempat. Mereka harus berpacu dengan waktu untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kondisi ini memaksa pihak kecamatan cawe-cawe.

Setelah sempat mengembalikan APBDes Sempol, Camat Maospati Andri Rahman Hakim kemarin memanggil sekretaris desa dan badan permusyawaratan desa (BPD)  setempat kemarin (13/9). Namun, kecamatan juga tak ingin tergesa-gesa merekomendasi ‘’Kami tidak ingin membuat kesalahan dan harus mengulangi lagi,’’ kata Rahman.

Rahman meminta Pemdes Sempol menghitung kembali pengeluaran dengan yang tertuang dalam surat pertanggungjawaban (SPj). Jika terdapat selisih, berarti ada kesalahan fatal. Pun harus melihat administrasi keuangan tahun anggaran 2017. Sebab, sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) harus hati-hati. ‘’Untuk menghindari kesalahan, kami kembalikan untuk dilihat lagi,’’ ungkapnya.

Pengecekan kembali tidak pada semua kegiatan. Lima kegiatan yang diduga diselewengkan Kades Ngadeni tidak perlu dihitung. Itu berdasar rekomendasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan. Sebab, kelima kegiatan fisik itu diduga dikerjakan tidak sesuai aturan. ‘’Silakan hitung, kecuali lima kegiatan itu,’’ pintanya.

Penetapan APBDes jadi kunci Pemdes Sempol untuk mengajukan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Sebab, keuangan desa sangat bergantung dana dari pemerintah pusat dan Pemkab Magetan tersebut. Apalagi, pendapatan asli desa (PADes) sangat kecil. ‘’Pemdes baru bisa menjalankan kegiatan setelah DD dan ADD cair,’’ terangnya.

Untuk mengambil kembali duit yang dientit Kades Ngadeni, APBDes harus disahkan lebih dulu. Sebab, uang yang dikantongi Ngadeni itu uang negara. Sehingga, harus dikembalikan karena merugikan negara. Terlebih lagi Ngadeni sudah mendekam di balik jeruji sejak Senin lalu (10/9). ‘’Tetap harus dikembalikan,’’ tegasnya.

Dengan sisa waktu yang semakin mendekati akhir tahun, Rahman berharap APBDes Sempol dapat disahkan secara normal. Sehingga, kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan, baik fisik maupun nonfisik. Lagipula, kegiatannya tidak besar. Sisa waktu dirasa masih cukup. ‘’Untuk kegiatan fisik, setelah pengesahan langsung kejar tayang. Beberapa kegiatan bisa dilaksanakan bersamaan,’’ jelasnya.

Jika terpaksa tidak bisa disahkan secara normal, hanya kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan. Seperti pemberian penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan perangkat desa. Namun, Rahman lebih memilih menunggu perkembangan penghitungan ulang Pemdes Sempol. ‘’Jika sangat terpaksa, kami akan mengajukan permohonan pembatalan APBDes,’’ tegasnya. (bel/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here