Sempat Minta Keringanan, PT NKJ Bayar Pajak Tol Kontan

129

MEJAYAN – Persoalan nilai pajak jalan tol yang harus dibayar klir. Sebesar Rp 3,3 miliar dibayar utuh oleh PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) kepada Pemkab Madiun. Tambahan pendapatan itu mengerek realisasi pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga melampaui target yang ditetapkan. ‘’Penghitungan per 21 Desember over 109 persen,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Indra Setyawan.

NKJ membayar penuh Desember lalu sesuai besaran pajak yang dibebankan Rp 3,3 miliar. Meski sebelumnya perusahaan itu mengajukan keringanan 40 persen atas nilai yang dibebankan bapenda. Latar belakang pembayaran penuh diklaim tidak serta merta karena keberatan dari bupati. Melainkan kesadaran asas manfaat pajak. Serta menjaga hubungan baik antara NKJ dengan pemkab. ‘’Tidak hanya tol, kemanfaatan pajak untuk kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Indra mengungkapkan, sebelum pajak tol dibayar, realisasi PBB-P2 tercapai Rp 19 miliar dari target Rp 20 miliar. Sumbernya dari pungutan permukiman warga di 15 kecamatan yang rutin setiap tahunnya. Skema sisa kekurangan yang akhirnya tertutup pajak tol memang sudah diprediksi jauh hari. Awal tahun lalu pihaknya memasukkan potensinya yang diprediksi lebih dari Rp 2 miliar. Perkiraan awal dari penghitungan luasan lahan dan bangunan fisiknya. ‘’Setelah dihitung ada potensi Rp 3,7 miliar, tapi terkoreksi jadi Rp 3,3 miliar karena sebagian lahan milik PT Perhutani,’’ bebernya.

Menurut Indra, potensi pendapatan dari jalan tol sepanjang 48,5 kilometer itu tidak hanya berhenti di PBB. Banyak sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dalam perjalanan berfungsinya salah satu ruas Tol trans-Jawa (TTJ) tersebut. Salah satu yang dipandang seksi adalah pajak restoran di rest area. Keberadaan para pedagang di lokasi itu saat ini masih sangat minim. ‘’Siapa tahu rest area menjadi pusat perdagangan UMKM (usaha mikro kecil menengah, Red),’’ ucapnya.

NKJ mengajukan diskon pajak hingga 40 persen dengan pertimbangan baru tahun pertama beroperasi. Belakangan bupati menolak pemberian potongan karena nilai Rp 3,3 miliar yang dibebankan dipandang tidak terlalu tinggi. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here