Selidiki Unsur Prostitusi, PT KAI Tak Gegabah Bongkar Aset Sendiri

105

MADIUN – Penertiban puluhan warung di Pajaran, Saradan terkesan sia-sia. PT KAI selaku pemilik asetnya tidak berani membongkar bangunan yang disegel Satpol PP Kabupaten Madiun karena dijadikan sarang prostitusi tersebut.

Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko menyatakan, sistem sewa per tahun diterapkan untuk memanfaatkan dan mendirikan bangunan di lahan negara. Penguasaan bangunan dan aset sepenuhnya hak penyewa karena telah mengeluarkan biaya. Sehingga, penyegelan tak bisa disertai pembongkaran. ‘’Ketika sudah seperti ini (bangunan ditutup, Red), mereka yang sebaiknya membongkar,’’ katanya kemarin.

Kondisi bangunan semipermanen puluhan warung Pajaran berbeda-beda. Kebanyakan dindingnya terbuat dari kayu dan triplek. Tapi tidak sedikit yang sudah dicor batu-bata. Pemilik warung pun terkesan tidak peduli dengan penertiban. Barang dagangan, peralatan dapur, serta perabotan rumah tangga masih ditinggal di dalam warung ketika disegel satpol PP, Selasa lalu (14/5).

Ixfan belum bisa memutuskan seandainya pemilik warung kukuh enggan membongkar. Selain menunggu petunjuk pimpinan, komunikasi dengan instansi samping coba dilakukan. Sebab, ada alternatif membuat kompleks di tepi Jalan Raya Saradan itu menjadi rest area atau fasilitas publik untuk pengguna jalan lainnya. Sarana dan prasarana (sarpras) tersebut lebih menjanjikan karena lokasinya berbatasan dengan Nganjuk dan Stasiun Wilangan. ‘’Pemanfaatan menjadi pengecualian pembongkaran,’’ ujarnya.

Namun, sebelum mengarah ke sana, Daop 7 masih perlu memastikan betul tidaknya bangunan yang disegel satpol menyediakan layanan prostitusi. Mengingat ada 39 dari total 102 warung yang termasuk kategori penyewa aktif atau kontraknya belum habis. Rata-rata berakhir pada 2022 atau 2023. Bila betul ada pelanggaran Perda 4/2017 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, PT KAI tidak segan memutus kontrak sewa di tahun berjalan. ‘’Sewa memang diperbolehkan karena kami juga dituntut ada pendapatan,’’ ucap Ixfan sembari mengaku tidak hafal biaya sewa masing-masing warung per tahunnya.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Eko Budi Hastanto menyerahkan sepenuhnya pemanfaatan warung yang ditutup ke PT KAI. Sebab, lahan warung itu milik salah satu anak perusahaan BUMN. Pemkab sebatas mengambil tindakan dan pencegahan agar bangunan tersebut tidak disalahgunakan kembali. Salah satunya memutus aliran listrik dan intens melakukan pengawasan. ‘’Di dalam warung itu ada kamar-kamar sebagai tempatnya prostitusi,’’ tudingnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here