Selidiki Dugaan Kasus Politik Uang, Bawaslu Periksa Semua Saksi

101

MADIUN – Bawaslu Kota Madiun berpacu dengan waktu untuk membuktikan dugaan kasus politik uang yang menjerat caleg DPR RI, Sadarestuwati. Rencananya, hari ini (4/3) mereka bakal berkoordinasi dengan Satrekrim Polres Madiun Kota dan kejaksaan untuk menentukan langkah selanjutnya. ’’Untuk melengkapi keterangan yang dua orang saksi (Ratna Alwi dan Yulieni, Red), kami berencana memanggil beberapa saksi lainnya lagi antara Senin (4/3) atau Selasa (5/3),’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko kemarin (3/3).

Sejak Sabtu  lalu (2/3), pihaknya sudah meminta petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Manisrejo untuk melakukan pendataan beberapa orang yang nantinya akan dijadikan sebagai saksi. Beberapa orang yang dimaksud itu adalah mereka yang ada di lokasi saat acara pengajian tersebut. ‘’Yang bersangkutan (Sadarestuwati, Red) juga akan kami panggil untuk dimintai keterangan,’’ ujar Kokok.

Hanya, pihaknya belum bisa menentukan kapan akan memanggil caleg tersebut. Kokok mengaku masih akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Sekaligus sambil menunggu data yang dihimpun oleh petugas PPL terkumpul. ’’Setelah itu kami akan berembug di Gakumdu bagaimana untuk menindaklanjuti kasus ini,’’ kata mantan komisioner KPU Kota Madiun tersebut.

Sementara itu, berdasar hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti, bisa disimpulkan bahwa acara pengajian yang digelar di Jalan Mego Manis, Perumnas I, Kelurahan Manisrejo, Taman, pada Selasa lalu (26/2) merupakan bentuk pelanggaran kampanye administratif. Karena tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

Padahal, dalam kegiatan tersebut disertai dengan penyampaian permohonan dukungan kepada caleg dan capres tertentu. ’’Yang sudah jelas terbukti, bahwa pada kegiatan itu terjadi kampanye. Karena ada bahan kampanye yang disebar dan penyampaian visi misi,’’ terang Kokok.

Sedangkan untuk dugaan money politics dalam acara tersebut, Kokok mengaku masih akan terus dikaji. Oleh karena itu, sejak awal pihaknya sengaja melibatkan sentra Gakumdu untuk menyelidiki kasus tersebut. ’’Sanksi yang sudah jelas adalah kampanye tanpa dilengkapi STTP. Kalau yang money politics masih perlu kami gali,’’ ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam kegiatan yang digelar di salah satu rumah warga setempat itu dihadiri oleh Sadarestuwati. Dalam aktivitas tersebut diduga terdapat muatan kampanye. Karena disertai dengan pembagian stiker dan kartu nama caleg dari PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, para jamaah pengajian diberi amplop yang di dalamnya berisi uang Rp 50 ribu. Ratna Alwi dan Yulieni selaku pemilik rumah dan panitia penyelenggara pengajian itu sudah diperiksa oleh Bawaslu Kota Madiun pada Jumat lalu (1/3). Bawaslu hanya mempunyai waktu sekitar tujuh hari untuk menyelesaikan kasus ini. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here