Seleksi CPNS Segera Digelar, Kuota Pemkab Ngawi 490 Formasi

96
BELUM PASTI: Pelaksanaan seleksi CPNS 2019 diperkirakan digelar Oktober mendatang.

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 bakal digelar dalam waktu dekat. Informasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi, rekrutmen abdi negara diperkirakan digelar Oktober mendatang. ‘’Itu masih perkiraan, kepastiannya belum tahu,’’ kata Kepala BKPP Ngawi Yulianto Kusprasetyo Rabu (7/8).

Yulianto mengatakan, informasi mengenai seleksi CPNS itu diketahuinya saat mengikuti rapat di Jakarta akhir Juli lalu. Kala itu, pertemuan juga dihadiri beberapa menteri serta kepala BKN. ‘’Yang menyampaikan menpan-RB (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Red) langsung,’’ ungkapnya.

Selain soal perkiraan waktu pelaksanaannya, Yulianto mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut setiap daerah diminta memaparkan usulan formasinya. Untuk usulan Pemkab Ngawi, lanjut dia, kemungkinan besar tidak ada perubahan. ‘’Sudah di-desk. Kelihatannya tidak ada yang ditolak (usulan formasi, Red),’’ jelasnya.

Formasi CPNS yang diusulkan Pemkab Ngawi tahun ini sebanyak 490. Perinciannya, 149 formasi CPNS dan 341 sisanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, yang akan diseleksikan kelak hanya 353 formasi. Sebab, untuk PPPK sudah dipotong seleksi tahap I lalu sebanyak 137 formasi. ‘’Jadi, tetap sama sesuai jumlah yang pensiun atau zero growth,’’ tuturnya.

Yulianto menyebut, kebutuhan CPNS didominasi tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis dengan keahlian tertentu. Sedangkan khusus PPPK, hanya merekrut tenaga pendidikan dan kesehatan. Sementara, seleksi PPPK tahap II terbatas untuk tenaga honorer yang minimal memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). ‘’Untuk CPNS, informasi sementara tidak dibatasi,’’ imbuhnya.

Yulianto belum bisa memastikan apakah pelaksanaan seleksi CPNS 2019 kelak digelar mandiri atau gabung daerah lain seperti tahun lalu. Dalam rapat di Jakarta itu pemerintah pusat memberikan empat opsi. Yakni, menggunakan sarana dari BKN, mandiri, cost sharing, dan model UNBK. ‘’Tapi, sejauh ini kami juga belum bisa memastikan sistem mana yang akan digunakan,’’ pungkasnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here