Seleksi CPNS, Pemkot Terapkan IPK Tinggi

351

MADIUN – Dibukanya keran rekrutmen CPNS untuk Pemkot Madiun bakal mengundang banyak peminat. Diprediksi tidak hanya warga Kota Karismatik yang akan saling sikut. Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) ingin melindungi keinginan warganya untuk menjadi abdi negara di daerah sendiri. Caranya, lewat penetapan syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) yang pro terhadap warga setempat. ’’Supaya CPNS ini tidak malah dipenuhi peminat dari luar daerah,’’ kata SR, Kamis (13/9).

Pemkot memperoleh jatah formasi di 174 posisi untuk CPNS besar-besaran tahun ini. Sampai kemarin, hajatan besar Kemen PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu terus dimatangkan. BKN terus berkoordinasi dengan daerah terkait rencana pelaksanaan seleksi CPNS. Tidak hanya teknis penyelenggaraan, namun juga terkait persyaratan penerimaan.

Pasalnya, meski digelar serentak, namun persyaratan seperti IPK minimum tidak diatur dengan standar yang sama oleh pemerintah. Daerah hanya dipatok syarat kuota minimal satu persen untuk penyandang disabilitas, serta lima persen untuk peraih predikat cum laude. Soal syarat minimum IPK, diserahkan kepada daerah untuk menentukan. ’’Berapa syarat IPK ini sedang kami susun. Prinsipnya, anak-anak Kota Madiun harus terfasilitasi dengan persyaratan ini, bukan malah peminat dari luar,’’ ujar mantan rektor di Unmer Madiun itu.

SR punya gambaran ideal untuk merumuskan IPK minimum supaya warganya dapat terfasilitasi pada seleksi CPNS tahun ini. Dia mengangankan sebuah bank data yang bisa merangkum IPK dari para calon peminat. Dengan demikian, dia bisa mengambil batasan minimum IPK yang pro terhadap warganya. ’’Semisal, kuota khusus bagi peraih cum laude itu kan IPK 3,50. Kalau ternyata kami lihat banyak warga kota yang meraih IPK di atas itu, tentu bisa saja kami tetapkan IPK minimum CPNS setinggi 3,60,’’ urainya.

‘’Dengan begitu kan sudah mencukupi persyaratan kuota cum laude, dan memberi jaminan para kandidat ini semua dari Kota Madiun serta berprestasi semua,’’ imbuh SR.

SR juga sudah punya pertimbangan terkait kuota khusus CPNS itu. Dia ingin para peraih predikat cum laude ditempatkan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang strategis terhadap pembangunan Kota Karismatik.

Di antaranya badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), serta dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim). SR ingin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penataan kota nantinya melibatkan banyak orang-orang genius. ’’Di sana (bappeda, DPUTR, dan disperkim) harus diisi mereka-mereka yang cerdas. Kami juga ingin di bidang spesifik seperti ilmu komputer,’’ jelasnya.

Penjabat Sekda Rusdiyanto mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih membahas berbagai syarat pendaftaran untuk seleksi CPNS itu. Selain kuota khusus bagi peraih cum laude, pemkot juga masih memikirkan kriteria satu persen kuota bagi penyandang disabilitas. Sejah ini, petunjuk dari pemerintah pusat hanya bagi mereka yang tidak menggunakan kursi roda. ’’Apa saja kategori disabilitas ini, masih dibahas. Terpenting, jangan sampai malah memberatkan dirinya sendiri,’’ terangnya.

Pun, Rusdiyanto belum dapat memastikan waktu tahapan dan venue pelaksanaan CPNS. Kendati BKN sudah melirik Wisma Haji sebagai venue pelaksanaan tes kompetensi dasar dan bidang (TKD dan TKB) bagi pelamar dari eks Karesidenan Madiun. Namun, itu baru sebatas kajian dari BKN. Rusdiyanto meminta masyarakat bersabar menunggu informasi resmi dari pemerintah. ’’Nanti pada waktunya akan diumumkan resmi,’’ tandasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here