Ponorogo

Sektor Pelayanan Puskesmas Ditarget Rp 38 Miliar Setahun

‘’Ada dua sumber pendapatan puskesmas. Dari kapitasi BPJS dan pembayaran dari masyarakat bukan peserta BPJS.’’ drg Rahayu Kusdarini, Kepala Dinkes Ponorogo

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Orang sakit di Ponorogo ternyata juga sanggup menyumbang pendapatan. Buktinya, pendapatan asli daerah (PAD) dari pelayanan puskesmas. Ditarget Rp 38 miliar setahun, per Oktober ini hampir terealisasi seratus persen. Bahkan, bisa lebih digenjot lagi.

Itu seiring kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bekerja sama dengan perbankan untuk mengucurkan dana talangan. Guna  membiayai klaim peserta di berbagai strata fasilitas kesehatan (faskes). ‘’PAD puskesmas tertinggi dari kapitasi BPJS,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ponorogo  drg Rahayu Kusdarini Kamis (24/10).

Kapitasi, lanjut dia, adalah pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kepada faskes tingkat pertama. Hanya berdasarkan jumlah peserta di suatu faskes, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah layanan kesehatan yang diberikan.

Di Ponorogo, ada 31 puskesmas tersebar di 21 kecamatan. Mereka menerima kapitasi setiap bulan untuk modal memberi pelayanan. ‘’Ada dua sumber pendapatan puskesmas. Dari kapitasi BPJS dan pembayaran dari masyarakat bukan peserta BPJS,’’ sebut Irin, sapaan Rahayu Kusdarini.

Berkat kapitasi BPJS, Irin menyebut realisasi PAD puskesmas pun terdongkrak. Hingga bulan ini sudah mencapai 80 persen dari target. Penyumbang terbesar, kata Irin, Puskesmas Ngrayun. Sementara terendah Puskesmas Bondrang. ‘’Karena di Ngrayun peserta BPJS-nya paling banyak. Jadi, tingginya PAD tergantung coverage wilayah dan banyaknya peserta BPJS,’’ jelasnya.

Besarnya sumbangsih BPJS terhadap PAD membuat pemkab berencana membangun satu puskesmas baru. Tahun depan di Ngrayun. Sumber pembiayaannya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). ‘’Masih kami pertimbangkan, manajemen puskemas baru nanti jadi satu dengan Puskesmas Ngrayun atau dibentuk baru,’’ kata Irin.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Tarmuji menyebut, beberapa bank bersedia memberi dana talangan kepada rumah sakit atau faskes tingkat lainnya. Untuk menutup sementara klaim peserta BPJS. Itu sudah dilakukan di sejumlah daerah. ‘’Di Ponorogo yang sudah menerapkan RSU Darmayu. Kalau di Ngawi RS Widodo,’’ ungkapnya.

Rumah sakit atau faskes tingkat pertama (termasuk RSUD dr Harjono) bisa meminjam dana talangan dari bank sesuai dengan data BPJS. Bank akan mengkroscek data tersebut kepada BPJS. Selanjutnya, rumah sakit maupun faskes bisa menerima bantuan dari bank untuk membiayai klaim para peserta BPJS. Sedangkan BPJS yang mengganti dana talangan tersebut. ‘’Kalau untuk pembayaran klaim, BPJS selalu melunasi begitu dananya turun dari pemerintah pusat,’’ jelasnya. (naz/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close