Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa Kambeng Meninggal Dunia

72

‘’Satu tersangka sudah meninggal dunia. Tinggal Parmi yang bisa diproses ke pengadilan.’’ SAPTO LEGOWO, Kasi Pidsus Kejari Ponorogo

=============

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Praktis culas Parmi dalam menggarong uang negara di desanya tak dilakukan seorang diri. Jaksa mengungkap, dugaan kasus rasuah yang membelit eks kades Kambeng itu dilakukan bersama bendahara desa. Sayangnya, kini si pejabat sudah keburu dipanggil yang mahakuasa. ‘’Satu tersangka sudah meninggal dunia. Tinggal Parmi yang bisa diproses ke pengadilan,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Ponorogo Sapto Legowo Selasa (17/9).

Sosok eks bendahara desa adalah Sugeng Suhudi. Dia menjabat sebagai bendahara selama Parmi memimpin Kambeng mulai 2014 hingga 2019. Sapto menyebut, keduanya kongkalikong dalam mengelola dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) selama 2015-2016. Keduanya acap me-mark up berbagai program pengadaan. Pun tak segan membuat program/kegiatan fiktif. ‘’Misalnya pengadaan. Toko diminta untuk melebihkan harga di bukti pembeliannya,’’ ujarnya.

Sapto menyebut, Parmi dan Sugeng juga memalsu pemberian bantuan kepada masjid atau musala. Padahal, pihak pengurus tidak pernah menerima bantuan itu. Mereka juga tak segan terang-terangan menyalahgunakan wewenang. ‘’Orang-orang yang masih kerabat keluarga diajak untuk mengerjakan proyek desa. Harga materialnya dinaikkan dan pengangkutannya juga ditangani kerabat sendiri,’’ beber Sapto.

Sayangnya, Sugeng meninggal dunia saat penyelidikan. Karena itu, polisi hanya melimpahkan Parmi beserta berbagai barang bukti yang digunakan untuk menjerat perempuan berusia 50 tahun itu. Meski akhirnya hanya satu tersangka yang akan diproses, Sapto mengklaim akan tetap serius memprosesnya. Sebab, kerugian negara yang diakibatkan juga tidak sedikit, yakni Rp 523 juta.

Lantas, bagaimana nasib Parmi sekarang? Korps Adhyaksa rupanya belajar dari banyak kasus rasuah yang ditangani sebelumnya di Bumi Reyog. Agar proses hukum berjalan lancar, tersangka harus ditahan sejak dilimpahkan. Hal itu dilakukan terhadap Parmi. Terhitung Senin lalu (16/9), Parmi ditahan selama 20 hari hingga 5 Oktober. Sapto optimistis, dalam 20 hari berkas penuntutannya siap. ‘’Perintah pimpinan, jangan sampai ada perpanjangan. Maksimal 20 hari harus sudah siap dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya,’’ katanya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here