Ngawi

Satpol Segel Usaha Leveransir Bangunan

Sebut Perizinan Belum Lengkap

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Satpol PP Ngawi terpaksa menyegel sebuah usaha leveransir bahan bangunan di Dusun Munggur, Desa Tempuran, Paron. Langkah itu dilakukan lantaran perizinan belum lengkap. ‘’Sesuai perda yang berlaku, harus kami tutup,’’ kata Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Ngawi Arif Setiono Kamis (13/8).

Arif menyarankan pemilik usaha segera melengkapi perizinan agar usahanya bisa dibuka kembali. Juga menyebut bahwa usaha leveransir bahan bangunan yang setiap hari mengerahkan kendaraan bermuatan berat seharusnya tidak menggunakan jalan desa. ‘’Harusnya di jalan provinsi, sehingga tidak memberatkan desa dalam hal pemeliharaan jalannya,’’ tuturnya.

Sendi Heru Baskoro, keluarga pemilik usaha tersebut, hanya bisa pasrah atas langkah yang diambil satpol PP kendati pihaknya merasa diperlakukan tidak adil. Menurutnya, banyak usaha di desanya yang juga menggunakan kendaraan bermuatan berat namun hanya miliknya yang dipermasalahkan. ‘’Kami hanya minta pemerintah bersikap adil,’’ kata Sendi.

Sendi mengaku menjalankan usahanya sejak 2,5 tahun lalu. Pun, semua perizinan sudah berusaha dipenuhinya. Tinggal izin mendirikan bangunan (IMB) yang belum dikantongi lantaran ketika mengajukan permohonan ke pemerintah desa, kepala desa enggan menandatangani. ‘’Kami akan berupaya cari lokasi lain untuk usaha ini,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tempuran Suprawito menegaskan bahwa pihak pemerintah desa setempat tidak melarang warganya menjalankan usaha asalkan tidak berdampak buruk pada kepentingan masyarakat luas. ‘’Sebenarnya sudah lama kami memberikan peringatan dan saran (kepada pengusaha) agar usahanya itu dipindahkan ke lokasi lain yang lebih tepat,’’ kata Suprawito.

Namun, sang pengusaha bersikukuh melanjutkan usahanya. Karena itu, pihak pemerintah desa mengambil tindakan tegas. Apalagi, rekomendasi dari DPMPTSP juga meminta agar usaha tersebut dipindahkan. Soal tudingan pemdes tidak adil dan mempersulit proses perizinan, Suprawito menyangkalnya. ‘’Selama usaha tidak berdampak negatif ke lingkungan pasti diizinkan. Usaha lain yang kami izinkan itu sudah tepat semua, jadi tidak ada masalah,’’ tegasnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close