Satpol PP Segel Peternakan Ayam Bagi

116

MADIUN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun menyegel peternakan ayam potong di Desa Bagi, Madiun, kemarin (12/3). Pasalnya, usaha yang dibuka sejak 2017 lalu tersebut mencemari lingkungan sekitarnya. ‘’Juga, tidak memiliki izin,’’ kata Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Sebelum penyegelan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan (SP-3) sekaligus upaya pembinaan. Pihaknya juga memberi kesempatan pengusaha untuk mengurus perizinan. Namun, kelonggaran itu tak digubris. Hingga SP-3 dilayangkan, pengusaha tak kunjung mengurus perizinan. ‘’Sehingga kami lakukan upaya terakhir yaitu penutupan usaha ini,’’ ujarnya.

Eko mengungkapkan, ada aturan yang harus dipatuhi jika hendak membuka usaha peternakan. Apa pun skalanya. Sebenarnya, lanjut Eko, peternakan yang disegel ini hanya butuh tanda daftar peternakan. Sebab, tak sampai 5.000 ekor ayam. ‘’Persyaratannya tak sebanyak dengan peternakan skala lebih besar,’’ terangnya.

Menurut dia, ada satu lagi kandang ayam yang bakal disegel. Yakni, di Desa Mojopurno, Wungu. ‘’Jumat pekan lalu sudah kami layangkan SP-3. Jika tidak segera dilengkapi perizinannya, tetap akan kami tutup juga,’’ ancam Eko.

Semua perizinan, termasuk usaha peternakan, kata dia, butuh rekomendasi dari dinas lingkungan hidup (DLH). Tanpa itu, seharusnya tak bisa melangkah lebih jauh untuk membuka usaha. ‘’Sebaiknya konsultasi dulu dengan dinas terkait jika tidak ingin ditutup atau mendapat komplain dari masyarakat sekitar,’’ tegasnya.

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Kabupaten Madiun masih menyusun peraturan bupati (perbup) untuk memperbarui aturan perizinan usaha peternakan. Sebab, hingga kini belum ada regulasi yang benar-benar bisa dijadikan acuan untuk mendapat izin usaha peternakan. ‘’Selama ini kami menggunakan aturan lama yang digunakan dinas terkait,’’ kata Kabid Peternakan Disperta Kabupaten Madiun Estu Dwi Waluyani.

Menurut dia, banyaknya peternakan yang ditutup satpol PP karena masyarakat tidak tahu aturannya. Sehingga, selain banyak komplain dari masyarakat sekitar, usaha mereka pun tidak bisa mendapat izin. ‘’Banyak masyarakat yang tidak sadar kalau usaha peternakan memengaruhi lingkungan sekitar,’’ ungkapnya.

Pihaknya tidak ingin banyaknya kasus penutupan usaha peternakan menjadi momok bagi pengusaha. Untuk itu, pihaknya menyusun peraturan usaha peternakan yang baku dan bakal disosialisasikan kepada masyarakat. ‘’Dari berbagai macam skala, kami sudah klasifikasikan, berikut persyaratannya,’’ beber Estu.

Selama 2017 lalu tercatat tujuh peternakan mendapat rekom dari disperta. Rekom bisa keluar lantaran sudah sesuai standar teknis usaha peternakan sesuai aturan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).  ‘’Jadi, masih menurut peraturan lama,’’ ujarnya.

Dalam aturan baru nanti persyaratannya tak jauh beda. Namun, tetap harus membuat aturan agar dasar hukumnya jelas. Diperkirakan penyusunan aturan selesai akhir Maret ini. ‘’Saat ini masih direvisi. Kalau sudah selesai, kami segera mintakan tanda tangan bupati,’’ pungkasnya. (mg4/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here