Satpol PP Molor Eksekusi Toko Modern karena Administrasi

71

MADIUN – ADMINISTRASI. Faktor itu yang dijadikan alasan molornya eksekusi lima toko modern bermasalah di Kabupaten Madiun. Satpol PP berdalih perlu menyelesaikan administrasi penyegelan minimarket yang sedianya dilaksanakan Kamis lalu (28/2). Waktu tersebut ditentukan korps penegak perda setelah tenggat tiga hari pasca surat peringatan (SP) ke-3 dilayangkan Senin (25/2). ‘’Secara administrasi harus jelas karena penutupan tidak sekadar menempel stiker segel,’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto kemarin (1/3).

Eko menolak disebut molor atas upaya penyegelan yang dijadwal ulang Senin nanti (4/3). Alasannya, hanya terlewat satu hari. Itu pun digunakan untuk pemantapan pemberkasan administrasi. Kemarin, lembaganya mengundang musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) dan perangkat desa di lokasi toko modern yang bermasalah untuk membahas teknis penutupan. Meski selesai sehari, namun eksekusi belum bisa ditindaklanjuti Sabtu (2/3) dan keesokan harinya (3/3). ‘’Karena bukan hari kerja aktif. Jadi diputuskan penyegelan Senin,’’ paparnya.

Berkas administrasi yang dimaksud adalah lima berita acara penutupan. Menyesuaikan jumlah toko waralaba yang nekat beroperasi meski belum mengantongi izin usaha toko swalayan (IUTS). Tersebar di empat kecamatan: dua tempat di Kecamatan Jiwan serta masing-masing satu di Saradan, Madiun, dan Geger. Dokumen bakal ditandatangani bersama-sama jajaran muspika dan perangkat desa setempat. ‘’Berita acara itu menjadi bukti sah penutupan,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Kesaksian muspika dan perangkat desa yang hadir dalam penyegelan itu sekaligus wujud bantuan pengawasan. Mereka bisa melapor ke satpol PP seandainya mendapati toko modern yang telah disegel tersebut nekat beroperasi. Penambahan waktu eksekusi juga karena memesan stiker segel dalam ukuran besar. Korps penegak perda memutuskan menggunakan alat tempel itu ketimbang garis mirip police line sebagai tanda aktivitas toko berhenti. ‘’Pakai stiker bisa lebih terlihat bila ada upaya paksa membuka segel,’’ urai Eko.

Mengapa persoalan administrasi baru diurus di pengujung langkah penindakan? Eko mengklaim telah membuat manajemen waktu. Dimulai pengiriman SP-1 hingga SP-3 sejak awal bulan lalu. Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus. Urusan bidang penegakan produk hukum tidak hanya toko berjejaring yang mokong. Tersita untuk kegiatan lain di saat bersamaan. ‘’Waktunya dibagi dengan lainnya,’’ katanya.

Eko tidak mempermasalahkan ketika disinggung pergantian hari eksekusi membuat toko tetap nekat beroperasi. Seperti minimarket di Desa Bagi kemarin siang. Menurutnya, hanya masalah waktu karena sudah ada deadline untuk pemilik toko menunjukkan berkas perizinan. ‘’Yang terpenting penyegelan tidak batal. Hanya waktu pelaksanaannya saja berubah,’’ tegasnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here