Satpol PP Tutup Paksa Proyek Watu Dakon Resort

114

MADIUN – Pemkab Madiun akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan pembangunan kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR). Lantaran dinilai maladministrasi izin, satpol PP Senin (8/4) hari ini dijadwalkan menyegel wahana berlokasi di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan itu.

Agenda penyegelan tertuang dalam surat perintah tugas Satpol PP Kabupaten Madiun nomor 094/343/402.119/2019 yang diterbitkan Jumat lalu (5/4). Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun Supriyadi memerintahkan kepada 16 anak buahnya melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan investor, Senin 18 April 2019. Menindaklanjuti keluarnya surat rekomendasi dinas lingkungan hidup (DLH) atas dampak kerusakan lingkungan akibat praktik bodong Agus Suyanto sejak awal 2018. ‘’Surat rekomendasi diterima Jumat,’’ kata Supriyadi kemarin (7/4).

Diketahui, pemkab tidak bisa menyegel kegiatan WDR dengan pelanggaran Perda 6/2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Sebab tidak mengatur bentuk penindakan bagi pengusaha belum mengantongi TDUP. Substansi itu masih digodok dalam peraturan bupati (perbup). Namun, rapat koordinasi sejumlah OPD terkait menemukan solusi penerapan sanksi paksaan administratif akibat ada kerusakan lingkungan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen-LH) 2/2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, DLH mendapati kerusakan lingkungan akibat pengerukan yang menerabas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Aspek-aspeknya tidak bisa dilihat secara kasat mata karena meliputi ekonomi, sosial, dan keanekaragaman hayati.

Dia menyebut bentuk penertiban bukan berupa memasangkan garis menyerupai police line di sekililing kerukan seluas 5.000 meter persegi itu. Melainkan cukup memasang papan bertuliskan jenis pelanggaran dengan ancamannya. Penanda tersebut diletakkan bagian depan kerukan agar mudah diketahui orang banyak. Terkait upaya menjaga keamanan warga yang kerap beraktivitas atau melintas di sekitar lokasi diserahkan ke pemangku wilayah setempat. ‘’Kades (Banjarsari Wetan dan Sukosari, Red) dan camat Dagangan memberikan imbauan berhati-hati,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Supriyadi mengatakan, substansi penyegelan WDR serupa penindakan lainnya. Korps penegak perda akan mencabut seandainya investor telah mengantongi legalitas perizinan. Tidak mempedulikan yang dikantongi itu izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) untuk kolam pemancingan atau operasi produksi (OP) penambangan. Pihaknya telah meminta investor agar datang ke lokasi untuk urusan teknis administrasi penutupan. ’’Seperti menandatangani berita acaranya,’’ ucapnya. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here