Satpol PP Jatim Terjun ke Lokasi Galian

203

MADIUN – Suara sumbang dugaan penambangan tanah uruk berkedok kolam pemancingan sampai telinga Satpol PP Jawa Timur. Kemarin (19/3) korps penegak perda tingkat satu itu ingin membuktikannya dengan meninjau lokasi di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan. ’’Sudah parah ini, terlalu dalam,’’ kata Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Jatim Noer Arif di sela peninjauan.

Noer menilai kondisi pengerukan sudah kelewat batas. Padahal, belum mengantongi izin sesuai regulasi. Hal tersebut diyakini tidak akan terjadi seandainya sudah mengikuti prosedur. Sebab, dinas energi sumber daya mineral (ESDM) mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) terkait batas luasan dan kedalaman yang bisa dikeruk. ’’Rekomtek ini yang juga menentukan bisa tidaknya lahan di wilayah sini digali,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Ada empat personel satpol PP dari bidang penegakan perda yang meninjau lokasi. Mereka datang didampingi sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Madiun sekitar pukul 13.00. Beberapa di antaranya langsung mengambil dokumentasi. Tidak hanya area galian, tapi juga persawahan di sebelah utaranya dipotret menggunakan kamera. Personel lain berkeliling mengamati kerukan hingga lokasi backhoe di bawah. Sementara Noer berdiskusi dengan Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Madiun Gatot Prasetyo.

Yang menarik, ada perubahan di lokasi galian. Pertama, posisi backhoe didapati berpindah. Kemarin siang alat berat itu menghadap ke barat dan ada bekas kerukan di jalan kendaraan galian tersebut. Padahal, sehari sebelumnya (18/3), backhoe menghadap timur dan belum ada kerukan. Selain itu, banner pembangunan kolam pemancingan yang terpasang di pagar rumah warga Desa Sukosari, tetangga desa, dilepas. ’’Pelanggaran sudah pasti karena tidak punya izin penggalian,’’ tegas Noer.

Noer bakal melaporkan hasil peninjauan ke pimpinan. Belum bisa dipastikan langkah yang bakal diambil. Namun, dia mendesak pengusaha agar segera mengurus seluruh perizinan. Pengerukan atau pembangunan wahana tidak boleh dilanjutkan sebelum dokumen tersebut dikantongi. Bila diabaikan, penutupan otomatis dilakukan. ‘’Tapi, tetap menyesuaikan prosedur dan rekomendasi dinas terkait,’’ tuturnya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here