Satpol PP Gamang Tertibkan THM Tak Berizin

97

MAGETAN – Miris melihat penegakan peraturan daerah (perda) di Magetan. Faktanya, meski mengetahui keberadaan tempat hiburan malam (THM) berkedok kafe dan restoran di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, tidak memiliki izin usaha, ternyata satpol PP terkesan tutup mata.

Seperti diketahui, kafe itu berdiri di atas tanah milik Sigit Mulyono pada 2015. Namun, belakangan Sigit sudah mengajukan pencabutan izin pendirian bangunan tersebut ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Bahkan, organisasi perangkat daerah (OPD) itu telah memberikan surat rekomendasi penutupan kafe yang dikelola oleh keponakan Sigit tersebut pada awal Januari 2019. ‘’Saya sudah (mengajukan) pencabutan izin (pendirian bangunan) tersebut. Tapi, kafe yang dikelola oleh keponakan saya itu tak kunjung ditutup oleh satpol PP,’’ kata Sigit kepada Radar Magetan kemarin (5/3).

Sigit mengaku bingung harus mengadu ke mana. Sementara, dirinya sudah berulang kali dikeluhi warga terkait THM berkedok kafe dan resto yang berdiri di atas tanahnya. ‘’Saya sudah lapor kepada satpol PP sejak Januari lalu. Tapi, sampai saat ini kok masih belum juga ditertibkan. Saya sebagai pemilik tanah merasa resah,’’ ujarnya.

Sigit memang pantas resah. Selain sering mendapat keluhan dari masyarakat sebagai pemilik tanah, kafe itu diduga juga menjual minuman keras (miras). Bahkan, setiap malam terdapat perempuan pemandu lagu (PL) di THM tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, Kasi Pengamanan Opsdal Satpol PP Magetan Dandu W. Kusuma mengaku tak bisa berbuat banyak terkait upaya penutupan kafe. Alasannya, karena pihaknya belum mendapat surat tembusan dari DPMPTSP perihal pemberhentian izin usaha kafe. ‘’Karena belum ada surat perintah, kami belum bisa bertindak. Di sisi lain, sampai saat ini pengelola kafe masih tertib dalam hal pembayaran pajak retribusi,’’ tuturnya.

Kendati begitu, Dandu mengatakan bakal memfasilitasi laporan yang sudah dilayangkan oleh pemilik tanah tersebut. Karena kafe yang berdiri di atas tanah Sigit dianggap meresahkan warga sekitar. Untuk itu, pihaknya bakal meneruskan laporan itu ke bagian penindakan dan penggerak perda. ‘’Kami akan koordinasikan sembari menunggu surat tembusan dari DPMPTSP untuk penutupan kafe tersebut,‘’ ucapnya. (mgc/c1/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here