Satpol PP Cek Kondisi Peternakan Ayam di Karangjati

279

NGAWI – Aktivitas budidaya ayam kembali memicu persoalan. Kali ini, sebuah peternakan ayam di Desa/Kecamatan Karangjati dikeluhkan warga karena diduga menimbulkan bau tak sedap. Bahkan, pekan lalu sempat muncul rencana aksi unjuk rasa meski akhirnya batal.

Tak ingin persoalan berlarut, Satpol PP Ngawi kemarin (1/3) sengaja menemui langsung pemilik kandang. ‘’Maksudnya untuk mengetahui kondisi terkini dari peternakan itu,’’ ujar Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Ngawi Arif Setiyono.

Dalam pertemuan itu, satpol PP akhirnya memberikan deadline kepada pemilik kandang maksimal 14 hari ini untuk membenahi pengelolaan peternakannya, termasuk soal perizinan. ‘’Ini peninjauan kami yang kedua ke sini (lokasi peternakan, Red),’’ sebutnya.

Sebelumnya, satpol PP mengecek langsung kondisi peternakan ayam tersebut pada Januari lalu. Itu setelah korps penegak perda mendapat pengaduan warga Desa Jatipuro yang bersebelahan dengan wilayah peternakan tersebut. Warga, kata Arif, mengeluhkan bau tidak sedap yang diduga berasal dari peternakan ayam tersebut. ‘’Terbaru kami dapat informasi akan ada demonstrasi, tapi bukan oleh warga Jatipuro, melainkan warga sekitar kandang,’’ ungkapnya.

Dia menyebut, dari hasil pengecekan lapangan kemarin, pihak pemilik kandang sudah memiliki itikad baik. Misalnya, arah cerobong pembuangan limbah yang sebelumnya menghadap ke desa tetangga diubah menjadi ke atas. ‘’Kalau soal perizinan, katanya sudah diurus tapi sampai sekarang belum keluar hasilnya,’’ kata Arif.

Sesuai prosedur, lanjut dia, jika pemilik kandang gagal memenuhi deadline, pihaknya akan melayangkan surat peringatan. Kalau sampai surat peringatan ketiga perizinan belum beres bakal dilakukan penutupan. ‘’Tapi kami juga memikirkan sisi manusiawinya, paling tidak kami beri kesempatan sampai panen terakhir. Baru setelah itu ditutup jika belum lengkap perizinannya,’’ paparnya.

Pihaknya juga berencana mengumpulkan warga setempat untuk diberi sosialisasi aturan terkait peternakan ayam. Pertemuan itu dijadwalkan dihadiri beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. ‘’Rencananya seminggu setelah deadline ke pemilik itu habis akan kami gelar pertemuan dengan warga,’’ katanya.

‘’Jika izin sudah terpenuhi dan dipastikan tidak ada dampaknya, tapi masyarakat masih mengeluh atau bahkan ingin melakukan unjuk rasa berarti ada sesuatu di luar teknis,’’ imbuhnya. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here