Sanksi Penutupan WDR Tak Gugurkan Kewajiban

60

MEJAYAN – Pemkab minim referensi seputar pemulihan lingkungan hidup. Perlu campur tangan pemprov untuk menuntaskan dampak kerukan bakal kolam pemancingan raksasa di Watu Dakon Resort (WDR). ‘’Permasalahan seperti ini kan baru pertama kali di Kabupaten Madiun,’’ kata Sekretaris DLH Kabupaten Madiun Achmad Chusaini kemarin (9/4).

Chusaini bakal mengirimkan anak buahnya berkonsultasi dengan dua organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah tingkat I. Yakni, DLH dan dinas energi sumber daya mineral (ESDM). Guna memperjelas pertanggungjawaban yang bakal dibebankan kepada Agus Suyanto —pengusaha kolam raksasa di Banjarsari Wetan, Dagangan tersebut. Utamanya, mengembalikan rona muka bumi yang telah dieksplorasi sedalam 12 meter. Meliputi waktu pelaksanaan hingga sanksi lanjutan seandainya kewajiban tidak dijalankan investor. ‘’Sanksi administrasi berupa penutupan tidak menggugurkan kewajibannya,’’ ujarnya.

DLH patut khawatir bila investor tidak merealisasikan pemulihan lingkungan. Sebab, luasan lubang yang harus dipulihkan berukuran jumbo. Apalagi, sudah tidak diketahui lagi keberadaan top soil-nya. Lapisan tanah paling subur sebagai tempat aktivitas organisme tanah itu krusial untuk mengembalikan baku mutu lingkungan. Di sisi lain, munculnya lapisan karena proses pencampuran sisa hewan dan tanaman yang mati serta membusuk itu membutuhkan waktu ratusan tahun. ‘’Kerusakan lingkungan yang tidak bisa ternilai,’’ tuturnya kepada Radar Caruban.

Konsultasi dengan dinas ESDM Jatim dirasa perlu lantaran kerukan WDR juga mengarah kategori pertambangan skala kecil. Ada kesesuaian dengan Pergub Jatim 12/2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan. Indikasinya wujud pengerukan adalah tanah uruk dengan luasan tidak lebih dari lima hektare. Terlepas dari pengajuan izin usaha investor membangun kolam pemancingan. ‘’Tapi, pemulihan lingkungan ini berbeda dengan reklamasi tambang,’’ tegasnya.

Dia belum bisa memastikan apakah persoalan pemulihan lingkungan melekat terhadap putusan pengadilan kelak. Mengingat proses pidana atas perkara ini tengah ditelisik Satreskrim Polres Madiun. Chusaini memilih menunggu hasil konsultasi pemprov. ‘’Masalah pidananya kami serahkan ke penegak hukum,’’ tuturnya.

Menilik Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah bisa melakukan paksaan ke pengusaha untuk melakukan pemulihan lingkungan. Yakni, menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dengan biaya dibebankan ke investor.

Sebelumnya, Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pencemaran DLH Kabupaten Madiun Rahmat Umbara menegaskan pemulihan tidak sekadar menutup lubang yang menganga dengan tanah uruk. Layaknya reklamasi pasca ekplorasi pertambangan. Pengembalian kondisi sesuai baku mutu lingkungan hidup harus menggandeng ahli lingkungan hidup. Pemulihan rona muka bumi memegang peranan penting seandainya investor ingin melanjutkan pembangunan kolam pemancingan. Tanpa pemulihan, otomatis rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dari OPD terkait tidak akan diberikan.

Sementara itu, Agus Suyanto belum bisa dimintai keterangan ihwal kesanggupan pemulihan. Berkali-kali nomor handphone-nya dihubungi tidak direspons. Perlakuan serupa didapatkan ketika mencoba menghubungi Marsudi, pengawas pekerja WDR. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here