Sanksi Kades Pucangrejo di Tangan Bupati

334
KETAGIHAN NYABU: Kapolres Madiun Kota AKBP Nasrun Pasaribu saat merilis pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan Kades Pucangrejo Bambang Prasetyo.

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Sudah jatuh tertimpa tangga. Kepala Desa (Kades) Pucangrejo, Sawahan, Bambang Prasetyo, terancam kehilangan jabatannya. Itu setelah resmi ditahan sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu (SS) seberat 0,51 gram. ’’Jabatannya sebagai kades bisa dinonaktifkan,’’ kata Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Solichoel Arif Jumat (9/8).

Diketahui, Bambang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Satreskoba Polres Madiun Kota, Senin lalu (5/8). Petugas meringkus ketika hendak mengambil serbuk haram itu di kawasan traffic light Jalan Prambanan, Kelurahan Madiun Lor, Manguharjo. Kades yang sudah dua bulan mengonsumsi SS ini terancam hukuman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun pasal 112 Undang-Undang (UU) 35/2009 tentang Narkotika.

Arif menjelaskan, penonaktifan Bambang berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 82/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa. Regulasi itu memaparkan bahwa bupati dapat mencopot sementara jabatan karena sejumlah faktor. Di antaranya melanggar larangan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Juga tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam urusan pemerintahan desa (pemdes) lantaran ditahan. ’’Bupati yang akan memutuskan,’’ ujarnya.

Dia menyebut proses penonaktifan menunggu laporan resmi aparat kepolisian. Hingga kini belum ada surat pemberitahuan masuk pasca mendengar kabar penangkapan, Kamis lalu (8/8). Surat pemberitahuan itu sebagai landasan melakukan kajian pemberhentian sementara. ‘’Jadi, proses pemberhentian tidak bisa seenaknya,’’ ucapnya.

Bambang menjabat kades satu periode pada 2014–2019. Masa tugasnya habis Desember nanti. Kebetulan, Desa Pucangrejo termasuk desa yang menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini. ‘’Meski tersisa empat bulan, tidak memengaruhi proses penonaktifan,’’ kata Arif.

Arif mengungkapkan, kekosongan posisi kades akan di-handle oleh sekretaris desa (sekdes). Perangkat desa itu akan menjabat sebagai penjabat (Pj). Penunjukannya menunggu surat keputusan (SK) yang diajukan oleh camat. Sebelum surat itu turun, sekdes hanya bisa menangani urusan administrasi. ‘’Jadi, belum bisa mengambil keputusan yang strategis,’’ ujarnya.

Plh Kepala DPMD Kabupaten Madiun Siti Zubaidah mengatakan, kades telah diberi pembinaan agar menghindari kegiatan melanggar hukum. Bahkan, sudah diambil sumpahnya saat pelantikan. Pembinaan juga secara berjenjang tidak hanya pemkab, tapi juga camat. ‘’Jadi, saat ini kembali ke yang bersangkutan masing-masing,’’ katanya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here