Sambangi Pengungsi Banjir, Khofifah Janji Perbaiki Infrastruktur

116

MADIUN – Penetapan status siaga darurat bencana banjir Pemkab Madiun direspons Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur itu meminta agar penanganan pascabanjir dioptimalkan. Selain tempo berlakunya surat keputusan (SK) nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2019 cukup panjang selama dua pekan, wilayah terdampak sangat luas mencapai 39 desa di delapan kecamatan. ’’Saya akan terus berkoordinasi dengan bupati (Ahmad Dawami, Red) satu minggu ke depan,’’ kata Khofifah usai meninjau sejumlah lokasi banjir kemarin (7/3).

Ada tiga kategori penanganan banjir yang dicetuskan Khofifah. Mulai jangka pendek, menengah, hingga panjang. Penanganan selama masa tanggap darurat masuk kategori yang disebutkan pertama. Pemkab diminta memperhatikan kebutuhan para pengungsi. Sebab, hingga kemarin siang setidaknya ada 300-an pengungsi di posko Kecamatan Balerejo dan kantor Desa Garon. Mulai kecukupan makanan, sanitasi, air bersih, layanan kesehatan, dan pakaian pantas. ’’Hasil peninjauan sudah baik. Tapi kan (masa tanggap darurat) cukup lama,’’ ujarnya.

Tidak hanya menuntut pemkab, Khofifah juga meminta Kementerian Sosial (Kemensos) meningkatkan jumlah timnya. Mereka diharapkan bisa membantu proses tanggap darurat. Sebab, ada sederet kegiatan rekonstruksi dampak banjir yang melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) hingga dinas pertanian dan peternakan (disperta). ‘’Para relawan dan teman-teman (media) juga harus mengawal,’’ pinta mantan menteri sosial tersebut.

Menurut Khofifah, salah satu penyebab banjir parah akibat jebolnya tanggul aliran Kali Jerohan di salah satu desa di Kecamatan Balerejo. Infrastruktur yang rusak itu salah satu lokasi yang ditinjaunya. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo berjanji memperbaiki infrastruktur itu dalam waktu dekat. Namun, sebatas memasang bronjong. Sebagai langkah preventif menahan agar kerusakan tidak parah. Pihaknya berharap ada solusi jangka panjang dengan membangun plengsengan. ’’BBWS masih menghitung berapa kilometer yang dibutuhkan (untuk pembangunannya, Red),’’ ujarnya.

Gubernur menghimpun informasi penyebab lain banjir karena penumpukan debit air akibat bertemunya air dari aliran sungai di daerah tetangga. Seperti Ponorogo dan Ngawi. Ketika situasi masing-masing daerah itu sama-sama diguyur hujan lebat, ketinggian air dan kapan waktu air datang bisa dihitung. Berdasarkan itu, dia mengangankan ada early warning system (EWS) yang tersistem dengan handphone warga. Terutama yang tinggal di daerah rawan banjir. Ketika air tinggi, bunyi EWS bisa didengar sebagai peringatan dini. ’’Kami coba komunikasi dengan provider,’’ ucap Khofifah sembari menyebut pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan kota/kabupaten yang wilayahnya rawan banjir.

Peninjauan kali pertama rombongan gubernur adalah lokasi banjir di Desa Garon, Balerejo. Dia sempat melihat tempat pengungsian warga terdampak bencana hidrometeorologi tersebut di kantor desa setempat. Para pengungsi mayoritas lansia dan perempuan. Mata orang nomor satu di Jatim itu sempat berkaca-kaca ketika mendapati pengungsi bayi berusia 3,5 bulan. Nafisa Syafa Nurfarzana itu, nama bayi itu, sempat dipangkunya. ‘’Sehat ya dek,’’ tutur gubernur.

Tujuan kedua rombongan yang juga diikuti dinas sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim adalah Ponpes Wisma Wisnu di Desa Jeruk Gulung, Balerejo. Khofifah harus menggunakan perahu karet untuk menuju lokasi karena masih dikepung genangan air. Tujuannya memberikan semangat ratusan santri dan bantuan sembako. Selanjutnya, mengecek tanggul jebol serta posko dan dapur umum di Kantor Kecamatan Balerejo.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Suban Wahyudiono mengungkapkan, ada 15 kabupaten di Jatim yang kebanjiran. Kabupaten Madiun merupakan yang terparah terdampak. Yakni, 39 desa di delapan kecamatan. ‘’Berapa total kerugian masih di-assessment,’’ katanya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here