Sah, Caruban Ibu Kota Kabupaten Madiun

140

MEJAYAN – Penantian panjang Pemkab Madiun atas legalitas Caruban sebagai ibu kota kabupaten ini berakhir. Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 3/2019 tentang perubahan PP 52/2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Kota Madiun ke Kecamatan Mejayan. Ada dua muatan perubahan dari hasil permohonan amandemen regulasi yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak Maret tahun lalu itu.

PP revisi yang diteken Jokowi 29 Januari 2019 itu menyisipkan satu pasal di antara pasal 2 dan 3 yang dinamakan 2A. Bunyinya Ibu Kota Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan dinamakan Caruban. Juga menyelipkan satu pasal 3A di antara pasal 3 dengan 4. Isinya adalah pembebanan pada APBD atas pelaksanaan pemberian nama Caruban. Pendek kata, adendum regulasi tidak akan memengaruhi urusan administrasi. ‘’Terbitnya PP ini sebagai identitas wilayah dan tanggung jawab bersama menjaga kearifan lokal budaya,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Kaji Mbing –sapaannya– menjelaskan, revisi karena konteks PP 52/2010 tidak menyebutkan nama Mejayan sebagai ibu kota. Melainkan sebatas lokasi pemindahan. Aspirasi masyarakat pun muncul untuk memberikan nama Caruban. Menilik sejarahnya, Caruban setara kadipaten. Eksistensinya sudah ada sejak zaman kerajaan. Juga dalam masa kemerdekaan merupakan wilayah kerja pembantu bupati. ‘’Pemkab sangat mengapresiasi usulan masyarakat,’’ ujarnya.

Proses pengusulan Caruban sudah sesuai aturan main Permendagri 30/2012 terkait tata cara pemberian dan perubahan nama daerah dan ibu kota daerah. Di antaranya menggandeng Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada UGM Jogjakarta untuk menyusun kajian ilmiah pengusulan Caruban. Serta menggelar focus group disscussion (FGD) 120 tokoh dan organisasi masyarakat. Selanjutnya mengajukan persetujuan ke DPRD dan Gubernur Jawa Timur. ‘’Rekomendasi gubernur diteruskan ke Mendagri, Maret 2018,’’ ucapnya.

Mengapa butuh hampir setahun? Plt Direktur Toponimi dan Batas Daerah Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Heru Santoso menyebut memang butuh proses. Setelah menerima pengajuan, lembaganya langsung menindaklanjuti dengan membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP). Ada empat kegiatan dalam agenda tersebut. Yakni, persamaan persepsi, pembahasan draf, harmonisasi, dan paraf koordinasi. ‘’Sebelum hasil RPP itu disampaikan ke presiden untuk dimintai persetujuan,’’ katanya saat acara penyerahan PP 3/2019 dan sosialisasi di Pendapa Ronggo Djoemeno, Jumat (29/3) lalu.

Penyamaan persepsi dilaksanakan April 2018. Kemendagri mengundang Sekdakab Tontro Pahlawanto dan Y Ristu Nugroho yang kala itu menjabat Plt ketua DPRD Kabupaten Madiun untuk duduk bersama membahas konteks permasalahan. Sejumlah bidang kerja di Sekretariat Negara dan Kemenkumham pun dilibatkan. Setelah klir, Mendagri mengajukan permohonan prakarsa revisi PP 52/2010 ke Jokowi. Tiga bulan berselang dilanjutkan pembahasan draft PP amandemen sebanyak dua kali. ‘’November dilakukan harmonisasi RPP dan diajukan persetujuan ke presiden,’’ ujarnya. (cor/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here