Madiun

Rumah Pasukan Perdamaian Jadi Sasaran, Pemkot Wajib Beri Solusi

MADIUN, Jawa Pos Radar MadiunSweet home. Tulisan itu tertempel di rumah Tri Hartanto, pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikirim Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) ke Lebanon Februari lalu. Rumah kavling nomor 3 di Rawa Bhakti Residence itu turut dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun.

Wahyu Indriani, istrinya, segera melaporkan persoalan itu kepada suaminya. Sejatinya, Indri tak ingin mengganggu konsentrasi suaminya yang kini sedang mengemban tugas negara tersebut. ‘’Saya syok. Tentu suami menjadi orang pertama yang harus diberi tahu,’’ kata perempuan 32 tahun itu.

Indri menceritakan pontang-pantingnya perjuangan mengejar kepastian sertifikat hak milik (SHM) yang memang menjadi haknya. Selasa (29/9) Indri mendapatkan pemberitahuan waktunya membayar angsuran rumah ke BNI Syariah. Dia gundah, jika harus meneruskan angsuran namun belum ada kepastian SHM bakal diberikan. Jika tidak membayar, dia khawatir SHM-nya tidak diberikan. ‘’Harus bagaimana lagi?’’ ucapnya.

Pada 2013 silam, Indri dan suaminya membeli rumah itu dengan down payment (DP) Rp 108 juta yang dibayarkan ke PT HMP. Ditambah Rp 14 juta untuk tambahan konstruksi bangunan rumahnya. Kemudian akad di notaris Asni Arpan dengan biaya Rp 32 juta. Selanjutnya, angsuran Rp 2,45 juta per bulan ke BNI Syariah. ‘’Harga resmi Rp 288 juta. Bayar DP kemudian angsuran di-cover BNI Syariah,’’ paparnya.

Indri baru mengetahui PT HMP kesandung persoalan dengan PT Bank Muamalat Februari lalu. Ketika itu rumahnya digeruduk petugas yang sama sekali tidak dikenal. Ternyata rumahnya masuk dalam objek sengketa antara pengembang dengan Bank Muamalat. ‘’Ngertinya sengketa ya baru saat itu,’’ ungkapnya.

Indri tidak tinggal diam. Tidak berhitung sudah berapa kali dia bolak-balik ke BNI Syariah menanyakan nasib rumahnya. Namun, belum mendapatkan solusi. ‘’Kalau ini bukan rumah saya, lantas selama ini bayar angsuran uangnya ke mana?’’ tuturnya.

Indri berharap persoalan seperti ini mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah harus hadir di saat warganya seolah dikorbankan oleh orang-orang berkepentingan. Dia pun tak ingin permasalahan yang dialaminya menimpa warga Kota Madiun. ‘’Saya tidak ingin kejadian ini terulang dan menimpa warga lain,’’ ucapnya.

Rumah itu turut dilelang bersama total 11 objek lainnya yang diselenggarakan KPKNL Madiun. Berdasarkan surat penetapan lelang tertanggal 17 September. Keputusan itu telah disampaikan kepada pemohon lelang dalam hal ini Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun. Berdasarkan aturannya, pemohon lelang wajib meneruskan pemberitahuan kepada pihak tereksekusi. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close