Duit Nganggur Membengkak Jadi Rp 172,2 Miliar

71
PARIPURNA: Bupati Madiun Ahmad Dawami membacakan laporan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 Senin (17/6).

MEJAYAN – Pemkab Madiun menganggurkan duit Rp 172,2 miliar. Duit miliaran itu merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2018 yang terungkap dalam rapat paripurna agenda pembacaan nota keuangan Bupati Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 Senin (17/6). Membengkak puluhan miliar dibandingkan Silpa APBD 2017 sebesar Rp 81,71 miliar. Lantas, apa yang melatarbelakanginya?

Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto menyatakan, silpa tahun lalu dengan periode sebelumnya tidak bisa serta merta disandingkan. Pasalnya, penyebab munculnya selisih antara pendapatan dengan belanja di tahun berkenaan ini bermacam-macam. Seperti perubahan regulasi yang berimbas terhadap penundaan penyerapan dana. Contohnya penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). ‘’Masuk silpa dan dialokasikan nanti PAK (perubahan anggaran keuangan, Red),’’ ujarnya.

Tontro mengklaim tidak ada masalah yang krusial di balik dikembalikannya duit ratusan miliar itu ke kas daerah (kasda). Malah, hasil penelaahan, silpa dari efisiensi pos belanja cukup tinggi. Menekan pengeluaran dalam beberapa kegiatan pos itu hingga realisasinya tercatat 91,7 persen di akhir tahun. ‘’Penghematan seperti di urusan infrastruktur untuk belanja barang dan jasa. Juga ada belanja gaji,’’ paparnya kepada Radar Caruban.

Dalam laporan yang dibacakan Bupati Ahmad Dawami, realisasi pendapatan Rp 1,82 triliun. Anggaran Rp 1,81 triliun tipis terlampaui dengan persentase 100,76 persen. Pos belanja tercapai Rp 1,75 triliun atau 91,7 persen dari rencana Rp 1,91 triliun. Sehingga ada surplus realisasi Rp 69,7 miliar. Sedangkan pada pembiayaan memperoleh netto Rp 102,2 miliar. Nominal itu hasil penghitungan realisasi penerimaan Rp 114,1 miliar dengan pengeluaran Rp 11,92 miliar.

Catatan koran ini, realisasi pendapatan APBD 2017 sebesar Rp 1,75 triliun atau tercapai 95,86 persen dari anggaran Rp 1,83 triliun. Belanja dari rencana Rp 1,94 triliun terealisasi Rp 1,79 dengan persentasenya 91,89 persen. Sehingga ada defisit realisasi Rp 32 miliar. Kekurangan itu dicukupi oleh realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 114,4 miliar. Sehingga ditemukan angka silpa Rp 81,71 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Suwandi mengernyitkan dahi terhadap laporan nota keuangan kali ini. Empat komisi bakal mengkritisi pembengkakan silpa itu lewat agenda rapat dengar pendapat (RDP). Sebagai bentuk pengawasan lembaganya. Namun, sebelum ke sana, delapan fraksi bakal menelaah lebih dalam laporan bupati. Hasilnya disampaikan dalam rapat hari ini dengan agenda pemandangan umum fraksi. Pasalnya, laporan kemarin dinilai normatif. ‘’Menjabarkan naik turunnya pos pendapatan dan belanja tahun 2018,’’ ujarnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here