Ribuan PTT-GTT Merana, PP 49/2018 Mewajibkan Mereka Beralih ke PPPK

57
PENGABDI PENDIDIKAN: Salah seorang guru honorer SMP negeri di Mejayan sedang malaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Berdasarkan PP 49/2018, tenaga honorer wajib mengikuti seleksi untuk jadi ASN atau beralih ke PPPK.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Madiun bakal merana. Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebab, PP itu mengamanatkan para tenaga honorer mengikuti seleksi layaknya masyarakat umum jika ingin jadi aparatur sipil negara (ASN). ‘’Saat ini sudah tidak ada lagi honorer K-2. Karena dialihkan ke PPPK sesuai aturan pemerintah pusat,’’ kata Kabid Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun Heri Fajar kemarin.

Menurut Heri, dengan terbitnya PP 49/2018 itu pemerintah daerah tidak berwenang lagi mengangkat maupun merekrut PTT-GTT. Sehingga, bisa beralih ke PPPK sesuai kebutuhan. Dia menyebut, adanya PP tersebut justru lebih baik. Sebab, itu bentuk perhatian nasib tenaga honorer. ‘’Sekarang data honorer K-2 di bawah kendali BKN (Badan Kepegawaian Negara, Red). BKD hanya mengusulkan formasi,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, adanya PP tersebut membuka peluang bagi ribuan PTT-GTT untuk jadi pegawai setara ASN. Pun bisa memperbaiki kesejahteraannya. Sebab, semua hak dan tunjangan PPPK setara ASN. Hanya, tidak mendapat pensiun. Di Kabupaten Madiun masih tenaga honorer yang belum beralih ke PPPK. ‘’Dari sekitar 1.900 PTT-GTT, baru 40 persen yang sudah beralih ke PPPK. Saya harap semua bisa mengikuti,’’ ucapnya.

Sementara itu, salah seorang GTT sekolah dasar di Kabupaten Madiun menilai PPPK justru menghambat keinginan tenaga honorer untuk jadi ASN. Banyaknya peraturan dan harus mengikuti ujian layaknya pelamar umum jadi penyebab utama. Sehingga, sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan PP 49/2018 tersebut.

Selain itu, usia yang sudah menginjak kepala empat menjadikan tenaga honorer banyak yang tidak lolos seleksi. ‘’Seharusnya kalau ingin menyejahterakan tidak harus ikut tes. Selain sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, juga terbatas usia,’’ imbuh sumber yang enggan dikorankan namanya ini.

Dia berharap pemerintah darah maupun pusat merevisi PP 49/2018 yang mengharuskan PTT-GTT beralih ke PPPK sesuai formasi yang dibutuhkan pemerintah daerah. Di lain sisi, honor PTT-GTT tidak sesuai ketentuan. ‘’Honornya tergantung masa kerja. Jika lebih dari tujuh tahun Rp 650 ribu, di bawah lima tahun Rp 500 ribu,’’ pungkasnya. (mgc/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here