Ribuan Napi Lapas Madiun Terancam Tak Bisa Nyoblos

96

MADIUN – Potensi hilangnya hak pilih warga binaan di lapas dan rutan saat pemilu 17 April 2019 mendatang menjadi perhatian Bawaslu Kota Madiun. Mereka mendorong KPU dan dispendukcapil setempat melakukan pendataan secara cermat. ’’Kami terus mengawasi agar hak pilih warga binaan di lapas itu bisa terlayani,’’ kata Komisioner Bawaslu Kota Madiun Mohda Alfian kemarin (17/1).

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU. Karena secara teknis lembaga penyelenggara pemilu itu yang nantinya menjadi penentu status hak pilih warga binaan. Apakah mereka bisa masuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), atau daftar pemilih khusus (DPK). ‘’Keputusan terakhir memang belum diketahui. Karena regulasi yang mengatur tentang itu masih dalam tahap pembahasan,’’ ujarnya.

Yang jelas, pihaknya akan terus melakukan pemantauan supaya seluruh warga binaan bisa mendapatkan hak pilihnya. Termasuk merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan sinkronisasi data pemilih di masing-masing daerah asal para warga binaan tersebut. ‘’Diupayakan ada koordinasi antarbagian, baik KPU, dispendukcapil maupun lapas,’’ tutur Mohda.

Di sisi lain, KPU Kota Madiun berupaya memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih Pemilu 2019. Hanya, pendataan di lapas dan rutan selama ini masih ada warga binaan yang didapati tidak memiliki NIK (nomor induk kependudukan) dan NKK (nomor kartu keluarga). Meski para narapidana itu jelas-jelas merupakan warga negara Indonesia.

Komisioner KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana menyebut, hanya ada enam dari total 1.127 warga binaan Lapas Kelas I Madiun terdaftar dalam DPT pileg dan pilpres. Keenam pemilih itu merupakan warga asli Kota Karismatik. Sementara di Lapas Pemuda Klas II-A Madiun, hanya ada tiga warga binaan dari Kota Madiun yang masuk DPT pileg dan pilpres dari total 644 orang narapidana.

Meski begitu, dia menyatakan jumlah warga binaan yang masuk dalam DPT itu dipastikan masih dapat berubah. Karena penghuni lapas selalu mengalami pergerakan setiap waktu. ’’Makanya kami terus berkoordinasi dengan pihak lapas terkait jumlah napi hingga menjelang waktu pemungutan suara nanti,’’ kata Wisnu.

Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan warga binaan dari luar Kota Madiun bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Mereka berpotensi masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) asalkan mempunyai e-KTP dan terdata di DPT daerah asal.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengecekan data pemilih dengan daerah lain. Jika data identitas mereka sesuai, KPU Kota Madiun bakal memberikan fasilitasi untuk menggunakan hak pilih melalui format formulir A-5 atau pindah memilih. ‘’Minimal mereka (warga binaan luar Kota Madiun, Red) bisa memilih presiden dan wakilnya. Tapi, kita masih menunggu dulu surat edaran ataupun petunjuk dari KPU RI,’’ terang Wisnu.

Bagaimana dengan tempat pemungutan suara (TPS) bagi warga binaan? Wisnu menerangkan, TPS bagi warga binaan bakal difasilitasi oleh petugas TPS Kelurahan Madiun Lor. Di sisi lain, KPU Kota Madiun tetap menyiapkan TPS khusus di lapas jika DPTb yang tercatat mencapai 300 orang. ‘’Kalau dimungkinkan terdapat regulasi yang menyatakan ada TPS di lapas, ya kami lakukan. Misalnya, jumlah DPTb-nya besar, ya kami buka TPS khusus di lapas. Paling nggak ada 300 orang,’’ pungkasnya. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here