Ribuan GTT-PTT Tereliminasi Sertifikasi Profesi

127

PONOROGO – Apa jadinya pendidikan di Ponorogo tanpa guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT). Jumlah mereka mencapai ribuan, mengabdi di berbagai lembaga. Pun, banyak dari mereka yang telah mengabdi menahun. Dengan upah yang seadanya. Berpihakkah pemerintah kepada mereka? ‘’Ada sejumlah poin di peraturan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak berpihak pada GTT-PTT,’’ kata Wakil Ketua Forum GTT-PTT Ponorogo Aris Andrianto kepada Radar Ponorogo.

Aris membeber sebaran data dirinya dan koleganya yang bertugas di Ponorogo. Total 3.027 tenaga GTT dan PTT. GTT lebih banyak dengan 2.073 tenaga di berbagai lembaga. Perinciannya, TK 7 tenaga, SD 1.840 tenaga, dan SMP 226 tenaga. Aris sendiri bertugas di SDN 1 Mangkujayan. ‘’Banyak dari kami yang telah bertugas bertahun-tahun. Ketua forum (GTT-PTT, Red) bahkan sudah sepuluh tahun,’’ ujarnya.

Belum termasuk jumlah PTT yang mencapai 954 tenaga. Mereka tersebar mulai lembaga sekolah hingga kantor dindik (5 tenaga) dan unit pelaksana teknis (43 tenaga). Di samping 631 personel yang bertugas di SD, 273 personel di SMP, dan 2 personel PTT di lembaga TK. ‘’Rata-rata honor ratusan ribu rupiah per bulan, tergantung lembaga yang mempekerjakannya,’’ tuturnya.

Sayangnya, banyak di antara mereka yang tidak bisa mengikuti seleksi rekrutmen PPPK. Tereliminasi PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Secara spesifik, Aris menyebut pasal 2 dan 6 memberatkan GTT-PTT. ‘’Banyak honorer (GTT dan PTT) yang belum mempunyai sertifikasi profesi. Masih banyak pasal yang belum mengakomodasi honorer, khususnya nonkategori. Sementara, rekrutmen PPPK mengisyaratkan hanya untuk yang sudah kategori dua (K-2). Rekrutmen PPPK ini melukai keadilan bagi GTT-PTT nonkategori,’’ ucapnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here