Ribuan Data Penerima Bantuan Iuran Tak Valid

60
SINKRONISASI: Pertemuan Wali Kota Madiun Maidi dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun membahas data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

MADIUN – Ada selisih data krusial milik pemkot dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Jumlahnya mencapai 2.002 orang. Itu rekapitulasi data sejak 2014 sampai 2018. Semua dibeberkan BPJS Kesehatan dengan dinas kependudukan pencatatan sipil (dukcapil) dihadapan Wali Kota Madiun Maidi, Selasa (16/7).

Kedua pihak kemarin bertemu untuk melakukan sinkronisasi dan akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat. Khususnya bagi warga kota. Wali kota meminta ada pembenahan data. Targetnya rampung bulan depan. ’’ Cocok-cocokkan data ini Insyaallah bulan depan selesai semua,’’ kata Maidi usai menghadiri acara tersebut.

Selisih data ini bisa diketahui usai Kemendagri merilis data  kependudukan. Pendek kata, identitas yagn tercantum dalam kartu BPJS dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak sesuai. Lantaran, ada pemegang kartu BPJS yang sudah meninggal dunia masih terdaftarsebagai peserta BPJS atau ada peserta BPJS yang pindah domisili. ’’Harusnya kan dicoret (dari daftar peserta BPJS, Red),’’ terangnya.

Bukan hanya itu, Maidi menegarai rendahnya kesadaran masyarakat mengurus adminstrasi kematian anggota keluarga yang meninggal dunia. Dia membandingkan, dengan orang lahir keluarga buru-buru mengurus proses adminstrasi. Hal inilah yang kemudian berefek pada validasi data kependudukan. ’’Kondisi itulah nantinya bagaimana pola, orang meninggal juga punya gereget melaporkan (kematian). Dapat akta kematian, KK-nya kita coret, KTP-nya kita tarik sehingga data kependudukan di dukcapil semuanya valid,’’ paparnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Tarmuji menguraikan, selisih ribuan data yang tidak valid itu adalah data peserta BPJS dari tahun 2014-2018. Dia memastikan, data peserta BPJS tahun ini lebih valid. Karena untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS wajib mencantumkan NIK. ‘’Peserta yang baru sampai hari ini pasti valid karena mau daftar kalau nggak punya NIK nggak bisa (daftar),’’ terangnya.

Ketidakvalidan data inilah yang  menjadi kendala proses pelayanan peserta BPJS ketika berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) yang ada. Pasalnya, jika faskes menjumpai data identitas diri pemegang kartu BPJS tidak valid, maka masyarakat harus mengurus proses adminstrasi data terlebih dahulu ke BPJS. ’’Kami berupaya data BPJS harus sama persis dengan NIK dukcapil. Memang ada (entry tambahan), nanti kami mapping lagi. Kalau NIKnya sudah sama, ya sudah tidak perlu lagi harus datang ke BPJS karena datanya sudah kami update itu sasarannya,’’ pungkasny. (dil/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here