Review Perda Lawas, Bapemperda Nilai Sudah Terlambat

101

MEJAYAN – Lain koki lain masakan. Bupati Madiun Ahmad Dawami rupanya kurang sreg dengan ”masakan” pendahulunya. Buktinya, saat ini pemkab dan DPRD Kabupaten Madiun mengkaji ulang ratusan peraturan daerah (perda) yang ditelurkan dalam 10 tahun. Review perda eksekutif dan inisiatif itu hasil kesepakatan bagian hukum setdakab dengan badan pembentukan perda (bapemperda). ‘’Batas terakhirnya 2015,’’ kata Kabag Hukum Setdakab Madiun Widodo kemarin (30/1).

Widodo menyebut perda yang perlu di-review periode 2005–2015. Sedangkan regulasi produk tiga tahun terakhir tidak diikutkan karena tidak termasuk jadul (jaman dulu). Belum waktunya dikaji ulang untuk mengetahui tepat belumnya sasaran implementasi perda. Sebab, peninjauan regulasi yang ideal setelah berjalan lima tahun. Keputusan me-review hingga dua kali periode karena selama ini belum pernah ada tinjauan perda. ‘’Ya baru kali ini akan dimulai,’’ ujarnya.

Dia mengestimasikan ada puluhan perda selama 2005 hingga 2015. Angka pastinya masih menunggu data seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka diminta menghimpun perda yang lahir di OPD masing-masing. Namun, sasarannya bukan keseluruhan perda. Melainkan peraturan yang dirasa benar-benar sudah tidak efektif untuk dijalankan. Itu hanya diketahui OPD masing-masing. ‘’Jadi, tidak gelondongan masuk ke kami,’’ sebutnya.

Objek peninjauan bukan hanya substansi pasal di perda yang sudah tidak berjalan. Melainkan urung ditindaklanjuti peraturan bupati (perbup). Widodo memandang problem yang disebut terakhir bergantung ketanggapan kepala OPD. Bisa jadi merasa tidak punya kepentingan karena implementasi beralih ke OPD lain.

Sebagai contoh perda usaha kepariwisataan dari dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga. Regulasi itu diterapkan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). ‘’Alasan lain belum ada perbup karena dinamika peraturan pemerintah pusat,’’ ujarnya sembari menyebut perda bisa dicabut bila substansinya berubah 50 persen dengan kondisi saat ini.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun Kuwat Edy Santoso menyebut review tahun ini terbilang terlambat. Itu disadari ketika harus memelototi produk perda selama 10 tahun. Juga berkaca dari kasus atau kejadian di masyarakat. Yakni, peredaran minuman beralkohol (minol) di tempat karaoke beberapa waktu lalu. Upaya pengawasan lembaganya dipandang tidak berjalan lantaran sistem belum berbasis online. ‘’Bila ingin mengakses juga kesulitan,’’ paparnya.

Ketimbang meratapi hal yang sudah berlalu, Kuwat mengambil sisi positifnya. Review tahun ini bisa jadi momentum melakukan perbaikan hingga masa mendatang. Terutama menciptakan sistem pengawasan dan penerapan yang optimal. Di sisi lain, tidak sekadar menuntut OPD menghimpun perda serta mengkajinya. Dewan pun akan melakukan hal serupa. ‘’Akan kami cabut kalau memang ada perda inisiatif yang sudah tidak berjalan,’’ tuturnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here