Rencana Mal Pelayanan Publik Jalan di Tempat

39

MEJAYAN – Titik start rencana pemugaran kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun yang lama belum terlihat. Menjelang berakhirnya caturwulan pertama, proyek revitalisasi bangunan di kompleks pemkab lawas di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun jalan di tempat. Sesuai rencana kompleks itu dijadikan mal pelayanan publik.  ‘’Masih proses menyelesaikan perencanaan,’’ kata Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Gunawi kemarin (23/4).

Gunawi mengatakan, progres terakhir perencanaan adalah finalisasi detail engineering design (DED). Penyusunan rencana teknis, kerja, hingga biaya yang dimulai awal tahun itu ditarget bisa rampung akhir bulan ini. Sehingga awal Mei nanti, draft final dokumennya bisa dikirimkan ke bagian administrasi pengadaan barang dan jasa setdakab agar ditayangkan di laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Bila tidak ada aral melintang dalam proses pelelangan, lembaganya meyakini rekanan bisa mulai menggarap Juni mendatang. ’’Akhir tahun bisa diselesaikan,’’ ujarnya.

Dalam draft perencanaan, mal pelayanan publik mensentralisasikan setidaknya sembilan instansi pelayanan menjadi satu. Di antaranya layanan pajak, jaminan sosial, pos, imigrasi, pendapatan, serta perbankan khusus transaksi lembaga pemerintahan. Akan tetapi, hanya layanan izin usaha leading sector dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) serta administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) yang difasilitasi back office. ’’Pelayanan izin usaha dan administrasi kependudukan itu yang utama. Sedangkan stan lainnya sebagai pendukung,’’ urai Gunawi.

Dia menyebut, back office berada di lantai dua dengan sebelah timur ditempati DPMPTSP dan dispendukcapil di barat. Sehingga nantinya, dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu pindah pusat pelayanan dari kantor yang ditempati saat ini. Ruangannya cukup untuk menampung aktivitas para pegawai dan pelayanan. Sebab, kata dia, rencana pemugaran sekaligus menyederhanakan pekerjaan sesuai rumpun desk pelayanan. Misalnya, DPMPTSP, yang saat ini menangani 31 layanan izin usaha. Puluhan jenis izin itu diringkas ke dalam enam hingga tujuh desk. ‘’Persoalan ada di SDM (sumber daya manusia, Red), tapi itu teknis mereka (dinas) dan kebijakan pimpinan. Kami hanya memfasilitasi tempat,’’ paparnya sembari menyebut untuk jenis pelayanan lainnya sekadar stan karena sebagai penunjang.

Gunawi menyebut, sesuai arahan bupati, mal pelayanan publik harus representatif dan nyaman bagi pengunjung. DPUPR menyiapkan dana sekitar Rp 2 miliar dari APBD untuk merealisasikannya. Nominal besar itu diklaim sebanding dengan kualitasnya kelak. Sesuai draft rencana, lantai dasar bangunan berusia 40 tahun itu murni untuk pelayanan. Tanpa mengubah konstruksi bangunan, dinding-dinding setiap ruangan bakal dijebol hingga menjadi ruang luas terbuka. Selain lantai dikeramik, sketsel pemisah masing-masing stan dibuat setinggi 1,2 meter dengan sekaligus menyedikan kursi tunggu. ’’Mal pelayanan bisa langsung dipakai setelah pembangunan selesai. Tapi, tergantung kesiapan masing-masing dinas kapan memanfaatkannya,’’ tandasnya. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here