Rencana Bangun BKL Gagal, Kang Woto: Itu Mahal

15

MAGETAN – Bupati Suprawoto seoalah tidak mau ambil pusing terkait gagalnya rencana pembangunan BLK. Apalagi, saran dari pemprov tidak mengharuskan pemkab dapat membangun tempat pelatihan bagi para pencari tenaga kerja (pencaker) tersebut. ‘’Cukup dititipkan ke BLK provinsi saja,’’ ujarnya.

Diakuinya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun BLK tidak sedikit. Belum lagi termasuk dana operasional dan pemeliharaan peralatan. Serta honor bulanan bagi instrukturnya. Namun, bupati yang akrab disapa Kang Woto itu tidak mau dianggap tutup mata. Apalagi, keberadaan BLK itu berfungsi untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah. ‘’(operasional) BLK itu mahal,’’ tuturnya.

Sebagai gantinya, dia menyarankan disnaker untuk memaksimalkan keberadaan lembaga sertifikasi profesi (LSP). Di samping menjaring kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari luar daerah. ‘’Setidaknya itu dapat mengurangi sedikit beban disnaker dalam menyalurkan para pencaker,’’ ujar Kang Woto.

Di luar itu, lanjut dia, masih banyak perusahaan yang menyediakan pelatihan sendiri bagi para calon tenaga kerja. Misalnya di pabrik konveksi yang terdapat di Sukomoro dan Karangsono. ‘’Sektor informal bisa juga dititipkan ke SMK untuk mendapatkan sertifikat profesi,’’ terang mantan sekjen kementerian kominfo itu.

Kendati demikian, Kang Woto meminta kepada sejumlah pihak untuk menghilangkan anggapan bahwa angka pengangguran tinggi karena pemkab tidak punya BLK. Karena, menurutnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh disnaker untuk memberikan pelatihan bagi para pencaker. (bel/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here