Relokasi PKL Selatan Masjid Quba Caruban tanpa Toleransi

238

MEJAYAN – Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di selatan Masjid Agung Quba Caruban tidak sekadar bualan. Pemkab Madiun resmi mengembalikan seratusan pedagang ke kawasan Alun-Alun Reksogati Caruban. Boyongan para pedagang ke tempat baru ”tapi lama” yang hanya berjarak selemparan batu itu aktif mulai pekan depan. ‘’Pelaksanaannya disegerakan karena surat perintah bupati sudah turun beberapa hari lalu,’’ kata Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) Kabupaten Madiun Agus Suyudi kemarin (18/1).

Agus menyatakan penempatan kembali PKL di sekitaran alun-alun sudah klir. Terbagi jadi tiga menyerupai huruf L. Masing-masing berlokasi di sepanjang alun-alun sisi barat berseberangan dengan Masjid Quba. Sisi utara di depan Pendapa Ronggo Djoemeno. Satu titik lainnya di ruang kosong, bagian pojok antara masjid dan pendapa. Penempatan itu juga sudah diikuti pembagian kavling. Total menampung 116 PKL (selengkapnya lihat grafis). Meski anggota resmi Paguyuban Sembilan Muda yang terdata 101 pedagang. ‘’Lokasi yang di pojok khusus untuk wahana bermain,’’ ujarnya.

Konsep desain dilatarbelakangi agar seluruh pedagang bisa didatangi pengunjung. Kecenderungannya alun-alun ramai pengunjung karena keluarga mengantar anak-anaknya bermain. Karenanya, lokasi wahana bermain ditempatkan di pojok. Asumsinya, pengunjung yang masuk pintu selatan sisi barat bisa mampir ke pedagang di seberang masjid. Konsep serupa berlaku bagi lapak di depan pendapa. Pengunjung dari pintu masuk selatan sisi timur bisa mampir sejenak sebelum menuju wahana bermain. ‘’Begitu juga sebaliknya, saat pengunjung hendak pulang,’’ urai Agus.

Disperdakop-UM telah meneruskan site plan ke paguyuban. Para pedagang diberi kebebasan penuh ihwal membagi titik lokasi buka lapak. Terutama menentukan lokasi di  sisi barat. Belakangan tempat itu sudah ditempati PKL pada malam hari. Mereka adalah anggota paguyuban yang memutuskan berjualan di luar area selatan masjid. ‘’Kami tidak mau terlalu ikut campur penempatannya,’’ tuturnya.

Agus menegaskan ada sejumlah aturan main yang jadi harga mati dijalankan PKL. Yakni, jadwal berjualan mulai pukul 16.00 hingga dini hari. Pedagang sudah bisa menyiapkan lapaknya menjelang jam kantor usai. Aturan lainnya, lokasi berjualan harus bersih dan steril dari peralatan berdagang ketika pagi. Pedagang harus membongkar lapak dan membawa pulang kursi-meja, gerobak, hingga tenda, usai berjualan. ‘’Kalau ada yang ditinggal, langsung disita satpol PP tanpa peringatan,’’ ungkapnya.

Kebijakan itu bukan bermaksud memberatkan pedagang. Melainkan demi ketertiban dan menjaga keindahan karena lokasinya di kawasan pusat pemerintahan. Perwakilan paguyuban sempat diajak studi banding ke Taman Pancasila, Karanganyar, Jawa Tengah, akhir tahun lalu. PKL di sana tertib menjalankan sterilisasi kebijakan pemkab setempat. ‘’Kalau pedagang keberatan membawa pulang peralatan, langsung dikeluarkan dari paguyuban. Tidak ada toleransi,’’ tegas Agus.

Dia mengatakan, pembahasan relokasi PKL mulai dicetuskan akhir tahun lalu. Didasari keluhan banyak pedagang tidak laku. Pembahasan semakin diperdalam pekan ini. Selain koordinasi dengan bupati, juga melibatkan sejumlah organisasi perdangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya dinas perhubungan (dishub), dinas lingkungan hidup (DLH), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dan satpol PP. Mereka punya kepentingan menyukseskan relokasi. ‘’Besok malam (hari ini, Red) kami rapat dengan seluruh anggota paguyuban membahas soal pemindahan,’’ ungkapnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here