Mejayan

Rekrutmen CPNS Mandiri Pusingkan Pemkab Madiun

Kebutuhan Komputer Belum Klir

MEJAYAN, Radar Caruban – Kebijakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 tingkat daerah yang harus mandiri membuat Pemkab Madiun pusing tujuh keliling. Setidaknya, badan kepegawaian daerah (BKD) setempat belum menemukan pihak ketiga yang bisa mengakomodasi kebutuhan komputer. ‘’Kami masih mencari instansi atau lembaga yang bisa menyediakan perangkat komputer sesuai persyaratan,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Madiun Endang Setyowati Kamis (14/11).

Endang menjelaskan, kebijakan rekrutmen dengan jatah 360 formasi kali ini melenceng dari perkiraan awal pihaknya. Yakni, pelaksanaan selesai dalam satu tahun anggaran yang sama. Juga lokasinya menjadi satu dengan lima daerah lain di eks Karesidenan Madiun. Teknis tersebut sebagaimana pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018. ‘’Beda lainnya tahun ini khusus untuk pendaftaran, sedangkan tahun depan pelaksanaan seleksinya,’’ ujarnya.

Meski diputuskan pelaksanaan mandiri, belum ada teknis pasti ihwal pelaksanaan tes kelak. Sembari menunggu kepastiannya, BKD mencoba mencari pihak yang bisa diajak kerja sama. Sejauh ini, tidak ada sekolah yang perangkat komputernya dapat disewa lantaran kuantitasnya di bawah yang dipersyaratkan pemerintah pusat.

Dari minimal 200 unit, SMA dan SMK di kabupaten ini maksimal punya 100 unit. ‘’Selain itu, komputer sekolah kan untuk persiapan UNBK (ujian nasional berbasis komputer, Red),’’ beber Endang.

Tahun lalu pemkab menggelontorkan duit ratusan juta untuk menyukseskan rekrutmen kali pertama sejak moratorium lima tahun silam. Seleksi bersistem computer assisted test (CAT) dilaksanakan di Wisma Haji Kota Madiun. Menggunakan metode sharing bersama Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Karena dijinjing bersama, biaya sewa tempat, perangkat komputer, dan operasional jauh lebih murah. ‘’Mau tidak mau harus menyesuaikan,’’ ucap Endang.

Endang menambahkan, dana yang telanjur dianggarkan tahun ini sekitar Rp 600 juta. Duit tersebut tentunya tidak bisa habis karena asumsi penggunaan sekali tuntas di tahun anggaran yang sama. Karena itu, besar kemungkinan pihaknya harus mengganggarkan kembali dana CPNS khusus pelaksanaan seleksi pada 2020. ‘’Kami konsultasi terlebih dulu dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah, Red) terkait persoalan beda tahun anggaran ini,’’ pungkasnya.  (cor/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close