Rekrutmen ASN Oktober-November? Pemkot Madiun Usulkan 216 Formasi CPNS-CPPPK

512

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Krisis pegawai mendera Pemkot Madiun. Untuk mengikis masalah tersebut, tahun ini pemkot kembali mengusulkan 216 formasi aparatur sipil negara (ASN) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Perinciannya, 75 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 141 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK). Terbanyak untuk posisi tenaga administrasi. ‘’Prioritasnya tenaga administrasi di sekolah dan kelurahan. Juga tenaga kependidikan dan kesehatan,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun Haris Rahmanudin Kamis (19/9).

Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, formasi yang diusulkan itu masih kurang. Apalagi, ketentuan pengusulannya dibatasi. Yakni, 30 persen formasi CPNS dan 70 persen CPPPK. ‘’Idealnya ada sekitar 400 formasi yang diusulkan setiap kali pengajuan,’’ ujarnya.

Alasannya, dampak moratorium rekrutmen CPNS beberapa waktu lalu membuat Pemkot Madiun krisis pegawai. ‘’Sedangkan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS mengamanatkan pengusulan formasi disesuaikan batas usia pensiun (BUP) tahun yang sama,’’ terangnya.

Kapan rekrutmen dilakukan? Haris belum tahu pasti. Informasinya, sekitar Oktober-November 2019 ini. Mekanisme pendaftarannya hampir sama dengan 2018. Khususnya, dokumen yang diperlukan. ‘’Sejumlah persiapan telah kami lakukan,’’ ungkapnya.

Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya Tauchid Djatmiko mengatakan, seleksi CPNS tahun ini tidak jauh beda dengan tahun lalu. Para peserta akan mengikuti tes berbasis komputer atau sistem CAT (computer assisted test).

Menurut Tauchid, tahapan seleksi juga masih sama. Setelah lolos seleksi administrasi, peserta harus mengikuti dua seleksi lanjutan. ‘’Yaitu, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB),’’ katanya.

Dalam tes SKD, ada tiga jenis materi yang harus diselesaikan. Yakni, tes wawasan kebangsaan (TWK), tes inteligensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). ‘’Jumlah soal masih sama, 100,’’ sebutnya.

Pun kelulusan peserta masih menggunakan sistem passing grade. Namun, belum ditetapkan batasan kelulusan untuk setiap jenis soal maupun akumulasi dari semua soal tersebut. ‘’Kemen PAN-RB masih merapatkan bersama BKN pusat,’’ ujar Tauchid.

Dia menyebut, sistem passing grade  tahun lalu memang menuai banyak kritik. Ambang batas kelulusan dinilai terlalu tinggi. Sehingga, beberapa daerah tidak bisa memenuhi formasi karena banyak peserta yang tidak lulus. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here