Reklame Bodong Rugikan Pemkab

80

PACITAN –  Pemasangan reklame insidental marak di Pacitan. Biasanya dipasang hanya dalam hitungan hari. Pun saat event tertentu saja. Sayangnya sebagian besar reklame jenis tersebut mokong dari pajak. Meski belum melakukan pembayaran pajak dan permintaan izin, reklame tersebut terlebih dulu dipasangkan. ‘’ Biasanya yang dipasangnya  untuk beberapa hari atau seminggu, ’’ ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pacitan, Prasetyo Wibowo.

Menurutnya keberadaan reklame tersebut merugikan pemkab. Pasalnya tidak membayar pajak. Dengan kata lain tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Pacitan. Baik dari pajak pemasangannya ataupun sewa tanah. Celakanya reklame bodong tersebut masif. Selain jumlahnya banyak, pemasangan dilakukan sembarangan hingga menganggu estetika. ’’Karena untuk yang resmi sudah ditentukan jumlahnya, besarnya dan titik-titiknya, ’’ jelasnya.

Penentuan tersebut berdasarkan berbagai aspek. Beberapa diantaranya estetika hingga kenyamanan pengendara berlalulintas. Lantaran tidak berizin, lama pemasangan bukan ditentukan oleh pihaknya. Melainkan lamanya event yang digelar hingga menunggu penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).  ’’Biasanya (pemasangannya, Red) nunggu event selesai atau terlebih dulu ditertibkan satpol PP,’’ imbuhnya.

Lantaran tidak berizin, dia pun tidak bisa mengungkap jumlah reklame yang mangkir dari pajak itu. Terutama reklame insidentil. Dia sekadar menjumpai disejumlah ruas jalan. Baik Kabupaten, provinsi hingga nasional. Sebagian besar berbentuk banner dan dipasang ditiang listrik, pohon dan faslitas lainnya. Selain reklame insidentil, menurutnya hampir seluruhnya sudah berizin. ’’Seperti reklame rokok itu juga berizin, ’’ bebernya.

Dengan begitu, dia pun meminta untuk semua pihak proaktif melakukan penertiban reklame. Termasuk Satpol PP. Menurutnya untuk membedakan reklame berizin dan tidak mudah. Masing-masinh sudah terpasang tanda izin dari DPMPTS lengkap dengan ketentuan lama pemasangannya. Harapannya kebocoran PAD dari sector reklame bisa ditekan. Sayangnya ditanya jumlah rataan kebocoran PAD dari reklame, Pras mengaku tidak tahu. ’’Yang bisa hitung dinas pendapatan (badan pendapatan daerah, Red), ’’ tuturnya.

Pras mengaku jika pihaknya sekedar menerbitkan ijin. Menurutnya perijinan pun gratis. Hanya saja sebelum meminta ijin, pemasang melakukan pembayaran pajak di Bapenda Pacitan. Jika berada di tanah pemerintah pun kembali ditarik pajak sewa tanah. Sedangkan jika ditanah perseorangan, pihaknya tidak ikut campur. ‘’ Kalau pun membayar, ke pemilik tanah, ’’ tambahnya. (odi/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here