Madiun

Rekanan Proyek Pemprov Di-Blacklist karena Tidak Mampu Selesaikan Pekerjaan Tepat Waktu

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Proyek infrastruktur pengairan milik Pemprov Jatim di Kecamatan Pilangkenceng bakal mandek berbulan-bulan. Sebab, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU-SDA) Jawa Timur akan melanjutkan April mendatang. Itu pun jika direstui pemerintah pusat. ‘’Tetap akan kami lanjutkan,’’ kata Kepala DPU-SDA Jatim Abduh M. Mattalitti dihubungi melalui telepon Selasa (7/1).

Abduh menyebut, proyek tersebut merupakan program pemerintah pusat. Yakni, program Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP). Jadi, pemprov tidak membuat keputusan sendiri. ‘’Akan kami usulkan ke pusat. Jika lolos, pengerjaan akan dilanjutkan empat bulan lagi, kira-kira April,’’ ujarnya.

Hasil sidak Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, progres proyek tersebut baru mencapai 78 persen. Tentang kondisi tersebut, Abduh mengatakan sudah mengecek ke lapangan melalui UPT Bojonegoro. Progres dengan sisa pekerjaan sama. Yakni, masih 22 persen. ‘’Saat ini dalam tahap melaporkan ke pemerintah pusat,’’ sebutnya.

Abduh menambahkan, sisa 22 persen pekerjaan akan digabung dengan program serupa selanjutnya. Mekanisme seperti itu terpaksa bakal diterapkan akibat rekanan pelaksana proyek tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. ‘’Program IPDMIP itu berkelanjutan. Sisa pekerjaan akan digabung dengan paket baru di Kabupaten Madiun,’’ terangnya.

Diketahui, pelaksana proyek itu CV Pandega W Reksa dari Nganjuk. Total kontrak senilai Rp 3,8 miliar untuk pekerjaan selama 120 hari. Abduh menyebut pelaksana proyek seperti itu merugikan banyak pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat yang semestinya sudah bisa menikmati manfaatnya. Pihaknya pun sudah tiga kali memberi peringatan. ‘’Sudah kami blacklist,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Madiun menilai proyek tersebut cacat administrasi sejak awal. Pemkab tidak mendapat pemberitahuan resmi terkait proyek itu. Perihal kondisi tersebut, Abduh tidak berkomentar banyak. ‘’Akan kami cek dulu di UPT Bojonegoro,’’ pungkasnya. (den/c1/sat)

Terancam Kurang Air atau Malah Banjir

SEKTOR pertanian di wilayah Kecamatan Pilangkenceng terancam. Menyusul tidak rampungnya proyek infrastruktur pengairan milik Pemprov Jatim melalui program IPDMIP. Selain tidak bisa menikmati saluran irigasi anyar, lahan sawah setempat pun malah terancam banjir. ‘’Sedikit banyak tetap ada pengaruhnya,’’ kata Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madiun Imron Rasidi Selasa (7/1).

Imron menyebut dua potensi yang bisa mengancam produktivitas padi akibat mandeknya proyek itu. Pertama, tidak meratanya pasokan air irigasi ke lahan persawahan. Sebab, proyek tersebut merupakan saluran irigasi primer. Fungsinya menyuplai air ke saluran sekunder, kemudian tersier di area persawahan. ‘’Kalau kebutuhan air tidak tercukupi, hasilnya juga tidak akan banyak,’’ ungkapnya.

Kedua, dikhawatirkan terjadi banjir luapan. Mengingat, saat ini sudah memasuki musim penghujan. Tidak selesainya proyek berpotensi memunculkan genangan. Baik karena material maupun saluran air yang belum tersentuh pekerjaan. ‘’Bisa jadi aliran air tidak lancar, kemudian meluap dan menggenangi area persawahan,’’ bebernya.

Di Kecamatan Pilangkenceng terdapat 4.019 hektare lahan sawah. Produktivitas padi di kawasan ini memang tidak begitu tinggi. Rata-rata 6,5 ton per hektare. ‘’Sebenarnya, adanya saluran tersebut, irigasi di kawasan setempat bisa lebih maksimal. Tapi, karena tidak selesai malah berpotensi berdampak tidak baik,’’ pungkasnya. (den/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close