Regulasi Pertamini yang Dinanti-nanti

84

MEJAYAN – Nasib pertamini masih terkatung-katung. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) Kabupaten Madiun tidak bisa merespons pengajuan rekomendasi membuka usaha jasa pengisian bahan bakar minyal (BBM) tersebut. Kegiatan usaha yang kini jumlahnya mencapai 170 titik itu pun belum bisa ditindak tegas. Pangkal permasalahannya sama. Belum ada regulasi hukum yang memayungi. ‘’Kami juga menanti karena tiga tahun lalu jumlah pom mini hanya ada 60,’’ kata Kabid Perdagangan Disperdakop-UM Kabupaten Madiun Agus Suyudi kemarin (28/4).

Agus menyebut pemerintah pusat belum mengeluarkan regulasi yang mengatur keberadaan pom mini. Padahal, tidak sedikit calon pengusaha yang berusaha proaktif mendatangi tempatnya untuk mengajukan izin usaha. Tiadanya regulasi membuat lembaganya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain memantau perkembangan jumlah dari bulan ke bulan. ‘’Hanya sekadar mendata bukan mengontrol langsung lewat pembinaan,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Menurut dia, peralatan pom mini tidak standar dan berisiko tinggi. Seperti alat ukur yang tidak ditera ulang, jarak tangki dengan nozzle terlalu dekat, hingga teknis penggunaan. Tidak heran bila sering terjadi kasus kebakaran menimpa pom mini. Alasan tiada tera ulang menjadi dasar menentukan keberadaan pom mini itu ilegal. ‘’Kasus itu terjadi karena kelalaian penggunaan dan rendahnya kesadaran jaminan safety,’’ ucapnya.

Agus pernah mengajak paguyuban pengusaha pertamini untuk berdiskusi. Memberi pemaparan bahwa sebetulnya usaha mereka melanggar. Selain larangan menjual eceran dari SPBU, peralatan tidak sesuai standar dan berbahaya. Hingga akhirnya disurati untuk dihentikan. Akan tetapi, pengusaha pun dilema karena membangun pertamini keluar modal besar. ‘’Kalau belum ada aturan jelas, pertamini ini tetap bakal ada di tengah masyarakat,’’ ujarnya. (fat/cor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here