Regulasi Perizinan THM Bakal Dikaji

138

MEJAYAN – Keberadaan kafe dan karaoke di Kabupaten Madiun berada di titik nadir. Sebab, aktivitas tempat hiburan malam (THM) yang identik minuman beralkohol (minol) dan pemandu lagu itu bertentangan dengan salah satu visi dan misi kepala daerah, yakni berakhlak. Pemkab ancang-ancang menyiapkan regulasi penyesuaian atas keberadaan kafe dan karaoke yang memiliki izin resmi. ‘’Secara person kami sebetulnya hanya manusia. Tapi visi dan misi ini yang harus diselamatkan,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Semester pertama tahun ini, pemkab melegalkan lima THM di Mejayan. Yakni, Mom, Nova, Samudra, Enjoy, dan Tirta Alam. Kelimanya mengantongi izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) ke dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga (disparpora). Juga,  surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) atas kegiatan usaha dari dinas lingkungan hidup (DLH). Sebelum akhirnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Di luar itu, ada 12 tempat karaoke yang termonitor belum mengantongi izin. Lima di antaranya sedang memproses persyaratannya.

Kaji Mbing -sapaan Ahmad Dawami- menegaskan, visi dan misi merupakan amanah masyarakat. Bersama Hari Wuryanto terpilih menjadi kepala daerah karena program tersebut. Karenanya, ada pertanggungjawaban menjalankan amanah tersebut hingga tingkat terbawah. Dia enggan mengomentari ketika disinggung keberadaan THM harus ditutup karena visi dan misi. Hanya, dia berharap semua pihak bisa introspeksi dan melakukan penyesuaian. ‘’Semua harus memahami proses dan menghormati hasil dari demokrasi,’’ tuturnya.

Dia menilai visi aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Ketika ada salah satu yang ditabrak, bakal menabrak visi dan misi lainnya. Terkait adanya lima THM yang legal, solusinya tidak lain adalah melakukan penyesuaian terhadap landasan yang ada. Nah, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018–2023, bakal ada peraturan dan penjabaran baru ihwal keberadaan kafe dan karaoke. ‘’Yang perlu ditekankan tidak boleh menabrak visi dan misi,’’ tegasnya.

Informasi yang dihimpun, pemkab bakal mengkaji ulang rangkaian izin persyaratan baru proses pendirian kafe dan karaoke. Itu juga bakal diberlakukan terhadap THM yang telah beroperasi. Salah satunya, mengubah peruntukan, tanpa ada minol dan lady escort. Telah diterapkannya tidak ketentuan tersebut bakal dipantau satpol PP lewat operasi berkala. Dimintai konfirmasi, Sekretaris DPMPTSP Suryanto hanya tersenyum. ‘’Yang jelas akan ada revisi regulasi menyesuaikan visi dan misi,’’ ucapnya singkat. (cor/c1/fin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here