MadiunPendidikan

Rawan Pungli PPDB di Luar Jadwal Resmi, Hati-Hati Diminta “Beli” Kursi

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Penjaringan calon siswa SMAN di luar jadwal resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 rawan memunculkan praktik pungutan liar (pungli). Oknum sekolah menarik biaya kepada pendaftar sebagai syarat bisa diterima. Dengan kalimat lain, anak lulusan SMP itu diminta “membeli” kursi.

SMAN 1 Nglames dan 1 Jiwan termasuk lembaga yang melakukan penjaringan. Menampung para lulusan SMP yang belum mendapatkan sekolah hingga berakhirnya PPDB 27 Juni lalu.

Kepala SMAN 1 Nglames Imron Rosidi menegaskan, praktik culas itu tidak terjadi di lembaganya. Tidak ada penarikan biaya terhadap sekitar 30 pendaftar tambahan tahap daftar ulang calon siswa 29 dan 30 Juni.

Meski, diakuinya, ada kecenderungan anak-anak itu butuh sekolah. Di sisi lain, pihaknya perlu tambahan siswa untuk memenuhi pagu. ‘’Ada orang tua yang sampai datang ke sekolah tanpa anak. Tapi, tidak ada yang namanya mendaftar harus membayar di sini,’’ terangnya sembari menyebut berkas pendaftar tambahan itu sekadar ditampung, kepastian diterima tidaknya masih menunggu keputusan.

Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 1 Jiwan Tohir Suwanto menjamin lembaganya tidak membebankan biaya. Adanya anak yang ingin mendaftar ke lembaganya malah disyukuri. ‘’Tidak ada seperti itu (pungutan biaya pendaftaran, Red). Seandainya masih ada yang daftar, kami sangat senang,’’ ujarnya.

Hasil PPDB tiga gelombang, SMAN 1 Jiwan menjaring 55 pendaftar. Jumlah itu masih minus 85 dari 140 pagu yang tersedia. Pasca berakhirnya PPDB, masuk lima pendaftar tambahan. ‘’Kami syukuri meski hanya cukup untuk dua rombel (rombongan belajar),’’ ucapnya. (den/c1/cor)

Celah Pungli Pascadaftar Ulang

KEPALA Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Madiun Supardi mengamini adanya potensi pungli. Di masa sejumlah lembaga pendidikan menampung pendaftar tambahan. Oknum sekolah memanfaatkan momen di mana orang tua kebingungan dengan anaknya yang belum mendapatkan sekolah. ‘’Karena itu, kami akan tetap melakukan pengawasan,’’ katanya Senin (6/7).

Supardi menerangkan, peluang terjadinya praktik “jual-beli” kursi itu terbuka lebar. Menilik kondisi belum terpenuhinya pagu yang ditetapkan. Dari 10 SMAN, hanya satu yang bisa sapu bersih. Di sisi lain, tidak sedikit lulusan SMP yang belum mendapatkan sekolah setelah PPDB resmi tuntas. ‘’Kami melarang keras praktik pendaftaran dengan menarik biaya ke pendaftar. Seluruh alur PPDB gratis,’’ tegasnya.

Menurut dia, celah terjadinya pungli setelah berakhirnya tahapan daftar ulang. Sebab, pendaftar yang tidak registrasi bakal dianggap gugur. Kasus tersebut banyak terjadi di beberapa sekolah. Bahkan, lembaga pendidikan berlabel favorit. Sehingga, kekosongan pagu bisa dimanfaatkan oknum. Praktik itu bisa saja terjadi di momen sekolah menampung pendaftar tambahan. ‘’Sangat disayangkan kalau sampai ada yang seperti itu,’’ ujarnya.

Hingga kini, Supardi mengaku belum mendapat laporan pungli. Dia berjanji bakal mengambil sikap tegas bila praktik itu terjadi. ‘’Kalau ada bukti kuat, akan diproses ke ranah hukum,’’ pungkasnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close