Ratusan THL Ngaplo, Duit Rp 14,3 M Hanya untuk ASN dan Tenaga Kontrak

235

MADIUN – Duit Rp 14,3 miliar siap digelontor pemkot untuk tunjangan hari raya (THR) ribuan karyawannya. Sayangnya, uang miliaran rupiah itu tidak mampir ke kantong ratusan tenaga harian lepas (THL) di lingkup pemkot. Menyusul terbitnya kebijakan terkait pemberian THR dari pemerintah pusat. Sesuai aturan yang ada, THR hanya boleh diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer atau kontrak. ’’THL tidak termasuk,’’ kata Penjabat Sekda Rusdiyanto.

Sedikitnya 3.426 personel ASN berhak atas THR dengan total nilai Rp 14,3 miliar itu. Rusdiyanto menyebut, pihaknya baru menerima salinan PP 19/2018 tentang pemberian THR per pekan lalu. Dalam PP tersebut dijelaskan tentang aturan main pemberian THR kepada ASN, baik di pusat maupun pemerintah daerah. Saat Rusdiyanto dikonfirmasi Jumat lalu (25/5), penghitungan terhadap THR total di pemkot belum tuntas. ’’Baru selesai hari ini (kemarin, Red),’’ ujar pria yang juga merangkap jabatan kepala BPKAD itu.

Mengacu PP yang diteken Presiden RI Joko Widodo itu, ASN pemkot akan menerima THR di awal Juni mendatang. Rusdiyanto menyebut, THR akan direalisasikan serentak pada 7 Juni secara nontunai kepada seluruh ASN. Besaran THR yang diterima nantinya sama dengan nominal take home pay yang diterima ASN setiap bulannya. Meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangan. Rusdiyanto menyebut besaran THR tiap ASN berbeda satu sama lain. ’’Berdasar masa kerja, golongan, eselon, ya seperti yang diterima tiap bulan,’’ bebernya.

Tidak cukup hanya THR, ASN juga akan menerima gaji ke-13. Gaji tersebut kemungkinan besar dicairkan pada Juli mendatang. Lantas bagaimana dengan tenaga kontrak? Pemerintah pusat rupanya juga memberi petunjuk kepada daerah untuk tidak pilih kasih terhadap tenaga kontrak atau honorer. Pemkot pun menyediakan anggaran tersendiri untuk THR mereka. Besarannya, kata Rusdiyanto, mencapai Rp 524 juta, diberikan pada sekitar 300 tenaga kontrak. ’’Ada yang tenaga medis, pendidikan, atau lainnya,’’ paparnya.

Namun, yang menjadi catatan, tenaga honorer yang berhak atas THR hanyalah mereka yang diangkat sebagai pegawai atas surat keputusan (SK) Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR). Karena itu, lanjut Rusdiyanto, nasib mereka berbeda dengan THL. Itu lantaran THL hanya diangkat melalui SK yang diteken oleh setingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Aturannya juga sama, besaran THR sama dengan gaji satu bulan. Kalau untuk THL, masih belum ada aturannya,’’ terang pria yang juga menjabat bendaraha umum daerah itu.

Pun, nasib tenaga honorer sama dengan tenaga yang di-hire oleh badan layanan usaha daerah (BLUD). Mereka juga wajib memberikan THR pada para karyawan non-ASN. Hanya, anggaran pembayaran THR dibebankan kepada keuangan BLUD, tidak melalui kas daerah. ‘’Kalau BLUD, itu kebijakan internal mereka. Yang jelas kami sudah imbau untuk memedulikan kesejahteraan karyawannya, karena kebutuhan Lebaran pasti meningkat,’’ ujarnya.

Versi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ada sekitar 500 THL yang kini dipekerjakan di lingkungan Pemkot Madiun. Kepala BKD Haris Rahmanudin mengatakan, THL diangkat melalui SK kepala OPD. Sesuai tujuannya, THL sebenarnya merupakan para tenaga ahli di bidang masing-masing yang diperlukan dalam membantu tugas dan kerja OPD sehari-hari. ‘’Pengupahan mereka sesuai dengan kerja hariannya. Misalkan tenaga kebersihan,’’ jelasnya.

Haris tak menampik kekurangan personel ASN menjadi salah satu faktor mengapa OPD memilih mempekerjakan THL. Dia sempat menyebut jumlah ideal ASN di pemkot harusnya berkisar lima ribu personel. Namun apa daya, jumlah saat ini tak sampai empat ribu. Kekurangan itu mau tak mau ditutupi oleh tenaga honorer dan juga THL. ’’Untuk saat ini, THL dan tenaga honorer penting dalam menopang kinerja pemkot. Karena formasi CPNS juga belum ada informasi lebih lanjut,’’ tukasnya. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here